Malang,Sekilasmedia.com-Prestasi membanggakan ditorehkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma. Ia berhasil meraih predikat peserta terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XI Tahun 2026, mengungguli peserta dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas capaian Khairul selama mengikuti program pengembangan kapasitas kepemimpinan yang berlangsung selama 107 hari. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara penutupan PKN Tingkat II Angkatan XI di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, awal Oktober 2026.
Di tengah tuntutan birokrasi yang semakin kompleks, capaian tersebut bukan sekadar prestasi individual. Lebih dari itu, predikat terbaik dalam pendidikan kepemimpinan nasional membawa tanggung jawab untuk menerjemahkan pengetahuan, gagasan, dan inovasi menjadi perubahan nyata di lingkungan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
PKN Tingkat II Angkatan XI diikuti 52 pejabat dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Peserta terdiri atas lima pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tiga peserta dari Papua Barat, 20 peserta dari kabupaten/kota di Jawa Timur, serta 24 peserta dari kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan mengikuti pendidikan kepemimpinan tidak cukup diukur dari kelulusan maupun penghargaan yang diperoleh. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan peserta mengimplementasikan ilmu, menjaga keberlanjutan inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Khofifah, para lulusan PKN II harus mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Untuk mewujudkannya, diperlukan kepemimpinan yang terbuka, kemampuan membangun jejaring, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu bersama-sama membangun penguatan dan sinergi kolaborasi dari semua elemen strategis di negeri ini. Apapun instansinya, dari manapun berasal. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci sukses hari ini,” tegas Khofifah.
Ia juga mengingatkan bahwa penutupan pelatihan justru menjadi titik awal bagi para peserta untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya. Berbagai proyek perubahan yang telah dirancang selama pendidikan harus benar-benar dijalankan, bukan berhenti sebatas dokumen atau pemenuhan persyaratan pelatihan.
“Setelah pelatihan harus diwujudkan dengan kerja sinergi, kerja kolaboratif. Apalagi yang terkait dengan berbagai proyek perubahan yang sudah disiapkan. Proyek-proyek perubahan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan sendirian. Proyek perubahan butuh sinergi,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan pola kerja. Inovasi harus dikembangkan secara berkelanjutan, sementara setiap gagasan perubahan perlu terbuka terhadap evaluasi dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kemampuan pemimpin pemerintahan dalam membangun keseimbangan baru di tengah perubahan. Dengan demikian, proyek perubahan yang telah disusun selama pelatihan dapat terus berkembang dan menyesuaikan tantangan organisasi.
“Proyek perubahan tetap butuh inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Ada ruang di mana adaptasi kita dibutuhkan. Maka sebetulnya equilibrium dynamic. Dinamika-dinamika di mana kita harus bangun keseimbangan-keseimbangan baru,” ungkapnya.
Lebih jauh, Khofifah mendorong para lulusan untuk membangun komunikasi dan pertukaran pengetahuan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Inovasi yang terbukti berhasil di suatu daerah diharapkan dapat direplikasi di daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing wilayah.
Ia berharap seluruh proyek perubahan yang dihasilkan dari PKN II mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengingatkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan bukanlah akhir dari proses belajar. Justru, tantangan sesungguhnya dimulai ketika para peserta kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab di instansinya masing-masing.
Menurutnya, tempat kerja merupakan ruang pembelajaran sekaligus arena pembuktian bagi seorang pemimpin untuk menghadirkan perubahan.
“BPSDM atau lembaga pelatihan apa pun bukan menjadi satu jawaban untuk semua masalah di bangsa kita. Justru yang harus kita jadikan sebagai Kawah Candradimuka itu adalah tempat kerja Bapak Ibu sekalian. PKN II hanya 107 hari saja,” katanya.
Karena itu, pembelajaran selama pelatihan harus dilanjutkan melalui praktik kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta penyelesaian persoalan nyata di lingkungan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta menyematkan pin Pemimpin Perubahan kepada seluruh 52 peserta. Selain itu, lima peserta dengan peringkat terbaik menerima piagam penghargaan dan medali.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramliyanto berharap para lulusan, khususnya peserta dengan capaian terbaik, dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh setelah kembali ke instansi masing-masing.
Ia mengingatkan agar keberhasilan mengikuti PKN II tidak hanya menjadi catatan prestasi untuk menunjang perjalanan karier atau jabatan berikutnya, tetapi harus dibuktikan melalui kinerja dan perubahan yang memberikan manfaat.
Prestasi Khairul Isnaidi Kusuma pun menjadi momentum penting bagi Dinas PUBM Kabupaten Malang untuk semakin memperkuat kapasitas kelembagaan. Terlebih, sektor infrastruktur membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu merencanakan program, tetapi juga memastikan setiap proyek berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin birokrasi bukan semata-mata terletak pada penghargaan yang diterima, melainkan pada perubahan yang mampu diwujudkan setelah kembali ke tempat pengabdiannya.
