Palembang,Sekilasmedia.com-Dalam upaya meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur dan menjamin keselamatan kerja, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi 230 tenaga kerja konstruksi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai 9 hingga 10 November 2026, ini bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Palembang.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, secara resmi membuka kegiatan tersebut pada Senin (09/11/2026). Dalam sambutannya, Prima menekankan bahwa sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen vital untuk meningkatkan profesionalisme, menjamin keamanan kerja, dan memperluas peluang karier bagi para pekerja.
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Prima Salam.
Ia juga mengimbau para penyedia jasa konstruksi di kota tersebut untuk memprioritaskan tenaga kerja bersertifikat dalam setiap proyek. Selain aspek teknis, Prima menyoroti pentingnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai hak dasar pekerja.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap kebutuhan lapangan akan tenaga kerja terampil yang masih belum sebanding dengan jumlah pekerja bersertifikat. Meskipun kebutuhan mencapai ribuan orang, ketersediaan tenaga bersertifikasi resmi masih terbatas.
Undang-undang mengharuskan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 memiliki sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan seluruh pembangunan di Kota Palembang berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja dapat diterapkan secara optimal,” jelas Yudha.
“Dari total 230 peserta yang menyasar jenjang kualifikasi 1 hingga 6 untuk operator dan teknisi analis, komposisi bidang jabatannya terdiri dari:
* 50 peserta Tukang Pasang Atap Baja Ringan;
* 50 peserta Tukang Pasang Batu dan Plester;
* 50 peserta Mandor Bangunan Gedung; dan
* 80 peserta Supervisor K3 Konstruksi.
Yudha mencatat bahwa alokasi terbesar diberikan kepada Supervisor K3 Konstruksi sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah daerah dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja di proyek-proyek pembangunan. Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2026.
Pelatihan ini melibatkan narasumber dan asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, serta mitra teknis lainnya. Ini merupakan kelanjutan dari upaya Pemkot Palembang yang sebelumnya juga telah melakukan program serupa bagi warga binaan Lapas Pakjo sebagai bagian dari reintegrasi sosial.
“Diharapkan, dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat, kualitas infrastruktur di Palembang akan semakin meningkat, disertai dengan jaminan keselamatan kerja yang lebih baik bagi para pelaku konstruksi.
