Denpasar,Sekilasmedia.com-Respon cepat terhadap laporan pengaduan masyarakat, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polda Bali, memanggil I Nyoman Supala beserta dua kuasa hukumnya Made Indra Andita Warma dan Nyoman Dana, untuk dimintai keterangan, pada Kamis (12/11/2026).
Ketiganya terpantau membawa sejumlah berkas dan bukti, mempertegas dua oknum penyidik Polresta Denpasar, disinyalir melanggar kode etik dan tidak profesional dalam penanganan perkara penggelapan mobil yang dilayangkan Nyoman Supala melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026.
Selaku kuasa hukum, Andita Warma dan Dana membenarkan, telah dimintai keterangan soal kejanggalan proses penanganan perkara yang ditangani dua oknum penyidik Polresta Denpasar, Iptu Kadek Astawa Bagia dan Aiptu Ketut Astawa.
“Benar, kami berdua selaku kuasa hukum Nyoman Supala dimintai keterangan lebih dari 3 jam oleh petugas Paminal Propam Polda Bali,” kata Warma.
Dia menyebut, dua anggota penyidik tersebut tidak profesional dalam menangani laporan kliennya. Pada 5 Juni, kliennya (Nyoman Supala – red) membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polresta Denpasar, atas dugaan tindak pidana penggelapan satu unit mobil Toyota Fortuner DK 1388 SC. Dalam hal ini terlapor adalah Kadek Eka Putra Jaya.
“Proses penyelidikan dilakukan oleh dua penyidik itu berbelit belit dan sangat lama (3 bulan) hingga status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan,” kesalnya.
Penanganan perkara mulai janggal ketika kliennya diminta hadir ke Polresta Denpasar untuk membuat laporan polisi, nomor LP/B/523/IX/SPKT/Polresta DPS/Polda Bali tanggal 16 September 2026. Penyidik menyampaikan proses akan dinaikkan ketahap penyidikan.
Kendati telah naik ke tahap penyidikan, penyidik belum juga menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka. Bahkan penyitaan terhadap barang bukti (BB) yang digelapkan tidak dilakukan. Padahal telah ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup.
“Penyitaan barang bukti tidak dilakukan, klien kami juga dapat informasi BB atau unit mobil itu telah disita Polsek Denpasar Utara terkait dugaan tindak pidana yang lain. Ini membuktikan penyidik tidak profesional dalam mengamankan barang bukti, sehingga beralih ke pihak ketiga,” tegasnya.
Kejanggalan lain ucap Warma, dua penyidik Polresta Denpasar itu juga tidak pernah menyampaikan perkembangan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) berkala sesuai ketentuan dan selalu menunggu pelapor bertanya terlebih dulu.
Bahkan pada 21 Oktober 2026, pelapor telah menyerahkan barang bukti berupa BPKB asli unit mobil diatas kwitansi asli bukti pembelian mobil tersebut di atas print out rekening Bank milik I Nyoman Supala untuk disita oleh penyidik.
“Kami harap Propam Polda Bali segera memeriksa kedua penyidik Polresta Denpasar itu, atas dugaan tidak profesional dan melanggar kode etik,” tandasnya.
Sementara itu korban I Nyoman Supala membeberkan kronologi pelaporan, awalnya oknum penyidik pembantu Polresta Denpasar Aiptu Ketut Astawa datang ke kediamannya dan berjanji akan membantu sampai tuntas untuk mendapatkan kembali mobilnya yang di sewa dan digelapkan.
Untuk bisa menarik unit tersebut, Supala disarankan membuat Dumas di Polresta Denpasar pada 5 Juni 2026. Setelah menunggu tiga bulan, pada 16 September 2026 Supala disuruh kembali membuat laporan polisi. Selanjutnya pada 21 Oktober 2026, Supala diminta menyerahkan BPKB unit kendaraan asli guna percepat proses penyidikan.
“Dia dua kali datang ke rumah dan meminta saya agar buat laporan ke Polresta Denpasar, termasuk serahkan BPKB asli. Setelah saya ikuti malah barang bukti mobil disita di Polsek Denut dengan LP tindak pidana lain,” kesalnya.
