Gresik,Sekilasmedia.com-Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa pemerintah daerah. Sorotan utama meliputi tata kelola pemerintahan desa, optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik yang dipimpin Ketua DPRD M. Syahrul Munir di ruang rapat paripurna gedung DPRD Gresik, Kamis (12/11/2026).
Ketiga Ranperda yang dibahas yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), serta Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Melalui juru bicaranya, Dimaz Fahturachman, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Fraksi ini mendorong penguatan pengawasan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan aset desa, peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan BPD, optimalisasi fungsi pengawasan BPD, serta pemerataan digitalisasi pelayanan desa.
Pada Ranperda TJSLP/CSR, PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan seluruh perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara optimal melalui program yang transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Sementara terkait pengarusutamaan gender, fraksi ini mendorong penerapan anggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerataan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, serta penguatan perlindungan perempuan rentan dan korban kekerasan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melalui juru bicaranya Abdullah Hamdi menyatakan sepakat terhadap ketiga Ranperda dengan sejumlah usulan penyempurnaan.
Pada Ranperda Pengarusutamaan Gender, F-PKB mendorong penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan anggaran responsif gender, termasuk optimalisasi kerja sama Pokja PUG dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Untuk Ranperda TJSLP, F-PKB mengusulkan penyelarasan peta jalan program CSR dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pelibatan perguruan tinggi swasta dalam Tim Fasilitasi TJSLP. Adapun pada Ranperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, fraksi ini mengusulkan keterlibatan perguruan tinggi dan perusahaan sebagai undangan maupun narasumber dalam Musyawarah Desa.
“Berbagai masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kolaborasi antarelemen, serta mendorong desa menjadi subjek aktif pembangunan di Kabupaten Gresik,” tandas Abdullah Hamdi.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Danang Swantara lebih menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan ketiga regulasi tersebut. Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital desa, kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi kenaikan penghasilan tetap serta tunjangan purnatugas kepala desa dan perangkat desa, hingga kepastian regulasi pelaksanaan Pilkades.
Terkait Ranperda TJSLP, Gerindra mempertanyakan kesiapan peta jalan program CSR, transparansi penyaluran bantuan, efektivitas tim pengawas, serta kewenangan Forum TJSLP dalam memastikan program perusahaan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Sedangkan pada Ranperda Pengarusutamaan Gender, perhatian diarahkan pada kesiapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), kompetensi Inspektorat dalam pengawasan, serta efektivitas Pokja PUG.
Fraksi Gerindra menegaskan, ketiga Ranperda harus disertai komitmen dan langkah strategis yang terukur, transparan, serta akuntabel. Dengan demikian, regulasi yang disahkan nantinya tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gresik.(ADV)
