Gresik,Sekilasmedia.com-Ratusan warga Kecamatan Kebomas dan Gresik mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) DPRD Kabupaten Gresik Tahap VII Tahun 2026 yang disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Danang Swantara, di Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Sabtu (14/11/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, Danang menyosialisasikan dua peraturan daerah (perda), yakni Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras serta Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Danang mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga di daerah pemilihan (dapil) Kebomas-Gresik, mengenai substansi dan penerapan peraturan daerah yang berlaku.
Terkait Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, Danang menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram.
Menurutnya, peredaran minuman keras berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari perilaku mabuk-mabukan, kecelakaan lalu lintas hingga tindak kriminalitas.
“Minuman keras sering kali menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Tidak sedikit kasus mabuk-mabukan yang berujung pada kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas. Karena itu, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengendalian dan larangan peredaran miras melalui peraturan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Danang menegaskan pentingnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Ia menyebut, “Harapannya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Pemerintah juga mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk pemenuhan pelayanan khusus agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara layak,” ujarnya.
Menurut Danang, kesempatan memperoleh pekerjaan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemandirian penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat kesetaraan dan mengurangi stigma maupun rasa rendah diri.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah menjalin kerja sama lintas instansi, di antaranya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), Dinas Pendidikan, dunia usaha, serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyandang disabilitas agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri sehingga dapat memperoleh kesempatan bekerja.
Selain peningkatan keterampilan, Disnaker Gresik juga memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas selama menjalankan pekerjaan di lingkungan industri.
Melalui sosialisasi kedua perda tersebut, masyarakat diharapkan memahami ketentuan yang berlaku sekaligus mengetahui pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman serta kehidupan sosial yang inklusif dan setara.
