Palembang,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan resmi memperkuat kolaborasi teknis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini difokuskan pada pemanfaatan fasilitas laboratorium uji material milik provinsi untuk mendukung proyek pembangunan di kota, sekaligus menjadi strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan PKS antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan berlangsung di Aula Ir. Sutami, Kantor Dinas PUPR Kota Palembang, Jalan Slamet Riady No. 550, Kuto Batu, pada Rabu (17/11/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ir. Yudha Fardyansah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., dan Kepala Disperkim Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng. Kehadiran kedua pimpinan dinas ini menegaskan komitmen serius kedua belah pihak dalam menyinergikan sumber daya infrastruktur demi efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas konstruksi.
Efisiensi Anggaran dan Jaminan Kualitas.
Fokus utama dari perjanjian kerja sama ini adalah aksesibilitas Pemkot Palembang terhadap peralatan laboratorium canggih milik Provinsi Sumatera Selatan. Selama ini, keterbatasan alat uji sering menjadi hambatan dalam pengawasan kualitas konstruksi di tingkat kota. Dengan skema baru ini, Pemkot tidak perlu lagi mengeluarkan investasi besar untuk pengadaan alat baru, namun tetap dapat menjamin standar keamanan material bangunan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Kota Palembang, Firdaus, S.T., M.T., menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk saling menguntungkan (win-win solution). Selain menjamin kualitas, kerja sama ini juga membuka peluang pendapatan bagi daerah.
“Tujuan utamanya adalah sinergi. Dengan memanfaatkan peralatan laboratorium milik provinsi, kita tidak hanya menjamin kualitas material bangunan di Palembang, tetapi juga membuka peluang bagi Pemkot untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema retribusi atau biaya jasa layanan jika ada pihak ketiga yang terlibat,” ujar Firdaus di sela-sela acara.
Ia menambahkan, harapan terbesar dari inisiatif ini adalah terciptanya kedekatan operasional antara dua level pemerintahan. “Ini bukan sekadar soal alat, tapi tentang bagaimana dua level pemerintahan bisa berjalan beriringan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas,” tambahnya.
Langkah Strategis Penataan Ruang.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menilai penandatanganan PKS ini sebagai langkah strategis dalam penataan ruang dan peningkatan kualitas permukiman. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini akan memangkas birokrasi pengujian material yang selama ini kerap memakan waktu.
“Kolaborasi ini akan memangkas birokrasi pengujian material dan memastikan setiap infrastruktur yang dibangun di Kota Palembang memenuhi standar keamanan dan ketahanan yang ketat. Kami berterima kasih kepada Pemprov Sumsel atas keterbukaannya dalam berbagi fasilitas,” kata Yudha.
Model Percontohan Otonomi Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperkim Provinsi Sumsel, Novian Aswardani, menyambut baik inisiatif ini sebagai wujud nyata otonomi daerah yang kooperatif. Ia berharap kerja sama antara Palembang dan Provinsi dapat menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan dalam hal optimalisasi aset daerah.
“Dengan ditandatanganinya PKS ini, diharapkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kota Palembang akan semakin terjamin, sekaligus mendongkrak potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi aset bersama,” tutup nya.






