Gresik,Sekilasmedia.com-Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Dimaz Fahturachman, menyosialisasikan dua peraturan daerah (Perda) kepada masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Minggu (15/11/2026) sore.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahap VII Tahun 2026 tersebut berlangsung di Gedung Badminton Court, Dusun Wonosari, RT 2 RW 4, Desa Banyuurip. Dua regulasi yang disampaikan meliputi Perda tentang Larangan Peredaran Minuman Keras serta Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dalam sambutannya, Dimaz menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi atau pembentukan peraturan daerah, pengawasan, serta penganggaran. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami substansi regulasi sekaligus mengetahui peran DPRD dalam memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Perda tentang Larangan Peredaran Minuman Keras menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif konsumsi dan peredaran minuman beralkohol.
” Minuman keras dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari gangguan kesehatan, terganggunya ketertiban umum, hingga risiko kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Narasumber lainnya, Muklis Cahyono, Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Gresik, menegaskan bahwa regulasi tersebut dibentuk oleh legislatif bersama eksekutif dengan mempertimbangkan dampak buruk peredaran minuman keras terhadap kesehatan maupun kehidupan sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Perda memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap peredaran minuman keras. Pelaksanaannya dilakukan melalui tim pengendali secara terpadu di bawah koordinasi Bupati Gresik.
Sementara itu, terkait Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Dimaz menegaskan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai daerah inklusif.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara layak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif, tanpa diskriminasi, di Kabupaten Gresik.






