Daerah

Tujuh Pekerja Tewas dalam Ledakan Pabrik Blesscon, Hak Ahli Waris Dipertanyakan

×

Tujuh Pekerja Tewas dalam Ledakan Pabrik Blesscon, Hak Ahli Waris Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lamongan (foto: istimewa)

Lamongan,Sekilasmedia.com – Hampir 60 hari setelah kunjungan Bupati Lamongan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke rumah keluarga korban kecelakaan kerja ledakan tabung produksi PT Superior Prima Sukses (SPS) atau Blesscon di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, santunan bagi ahli waris korban disebut belum juga diterima.

Padahal, dalam kunjungan pada 22 September 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen untuk memastikan seluruh hak keluarga korban terpenuhi, termasuk santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan beasiswa pendidikan bagi anak korban sesuai ketentuan.

Namun, hingga Jumat (20/11/2026), salah satu pihak keluarga korban, Imam Sugiono (34), warga Kecamatan Kedungpring, mengungkapkan bahwa santunan yang menjadi hak ahli waris belum diterima.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, terlebih peristiwa kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Nyoman Sudarsana, menjelaskan bahwa proses pencairan santunan pada prinsipnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

” Jadi kami tidak lepas dari aturan yang sudah ada bahwa hak itu adalah hal yang wajib. Jadi pihak kami, segera akan membayarkan kepada ahli waris. Kami BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah menunda pembayaran kepada masyarakat atau kepada ahli waris sepanjang persyaratan sudah lengkap, seperti surat ahli waris dan akta kematian,” ujarnya saat diwawancarai tim media, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA :  Ciptakan 'Desa Bersinar' Bupati Mojokerto Audiensi dengan BNN Jatim

Nyoman menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan siap membayarkan santunan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh ahli waris.

Ia juga menjelaskan bahwa saat kunjungan bersama pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan prosedur operasional standar (SOP), termasuk dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan manfaat.

Menurutnya, perusahaan diharapkan turut membantu keluarga korban melengkapi persyaratan administrasi agar proses pembayaran tidak semakin tertunda.

” Mungkin dari pihak pabrik bisa membantu untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut kepada keluarga korban khususnya, biar kami bisa segera proses pencairan,” tuturnya.

Hampir 60 Hari, Bagaimana Pendampingan terhadap Keluarga Korban?

Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai perkembangan pemenuhan persyaratan administrasi selama hampir dua bulan sejak kunjungan pada 22 September 2026.

Jika proses pencairan normalnya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu setelah dokumen lengkap, mengapa hingga kini santunan disebut belum diterima keluarga korban?

Apakah surat keterangan ahli waris dan akta kematian memang belum terpenuhi? Jika demikian, sejauh mana perusahaan telah membantu keluarga korban menyelesaikan dokumen tersebut?

Persoalan ini penting mendapat perhatian karena keluarga korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga berpotensi kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Persyaratan administrasi memang menjadi bagian dari prosedur pencairan. Namun, pendampingan aktif dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan juga diperlukan agar keluarga korban tidak harus menghadapi proses birokrasi tersebut sendirian.

BACA JUGA :  Proyek Pengembangan SPAM Regional Petanu Molor, Kontraktor Terancam Sanksi Denda

Disnaker Lamongan Mengaku Belum Menerima Laporan

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Mokhammad Zamroni, S.Sos., M.Si., mengaku belum menerima laporan terkait belum cairnya santunan bagi ahli waris korban.

” Inggee (iya-red), makasih infonya, Mas. Coba kita pelajari dulu, karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga korban ataupun dari perusahaan,” kata Zamroni saat dihubungi tim media.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterlambatan santunan belum menjadi laporan resmi yang diterima Disnaker Lamongan. Padahal, peristiwa kecelakaan kerja yang menewaskan tujuh pekerja tersebut membutuhkan pengawalan serius, terutama dalam memastikan hak seluruh ahli waris terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan untuk menelusuri kendala yang terjadi sekaligus memastikan proses penyelesaian administrasi berjalan.

Kunjungan kepala daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan semestinya tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa dan komitmen pemenuhan hak, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kepastian realisasi manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Bagi keluarga korban, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar penjelasan mengenai prosedur, melainkan kepastian kapan santunan dan hak lainnya dapat diterima.

Publik pun menunggu langkah konkret BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, serta Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Jangan sampai hak ahli waris yang telah dijamin melalui program perlindungan sosial ketenagakerjaan terus tertunda akibat persoalan administrasi yang tidak segera dituntaskan.