Surabaya, Sekilasmedia.com – PATTIRO (Pusat Telaah Dan Informasi Regional) sebuah organisasi non pemerintah,(Non Government Organisazion) menyelenggarakan Workshop Regional wilayah Jawa dan Bali dalam rangka Mengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi.
“Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin dalam beberapa dekade akan datang. Indikasinya antara lain tutupan hutan primer yang semakin menyusut dan diproyeksikan hanya akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045,” terang Bejo Untung salah seorang petinggi PATTIRO di Hotel Santika Premiere Surabaya, Kamis (23/01/2020).
Hingga tahun 2016, pemerintah telah berupaya menurunkan emisi GRK terutama melalui pencegahan kebakaran lahan, dan hutan Reforestasi bersama percepatan perhutanan sosial.
Dalam beberapa negara, skema insentif telah dikembangkan melalui transfer fiskal kepada pemerintah di bawahnya. Untuk Indonesia sendiri, wacana mengenai FT mulai berkembang dalam 2 tahun terakhir.
Workshop yang dihadiri oleh Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah beserta jaringan masyarakat sipil mempromosikan EFT melalui 3 Skema, yaitu transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE), transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE), dan transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE).
Dalam Workshop Regional Jawa Bali kali ini, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diah Susilowati menyambut adanya apresiasi The Asia Foundation. Hal ini merupakan penggunaan dana bantuan keuangan di daerah berbasis Ekologi.
“Ini akan merumuskan untuk kebijakan di bidang keuangan khususnya di lingkungan hidup supaya membangun Ekologi kita supaya kedepan bisa terukur, terarah dan hasilnya bisa dirasakan, pembangunan ini ada keberlanjutan dan keberhasilan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah di daerah masing masing.” Terangnya.
Mengingat anggaran mekanisme untuk lingkungan hidup sangat kecil presentasenya. Sehingga dengan adanya presentase ini membuat suatu kebijakan di daerah untuk anggaran anggaran bisa lebih tinggi dan lebih besar dan pembangunan lebih meluas lagi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah masing masing .
“Ada dua kerangka regulasi yang menjadi dasar pengembangan EFT di Indonesia yaitu regulasi mengenai transfer fiskal antar pemerintah dan regulasi mengenai insentif berbasis ekologi yang menjadi dasar pengembangan kriteria dan indikator ekologi ,” Pungkas Bejo Untung.(Dani)
