Reporter: tim
Editor: Siswahyu
JOMBANG (sekilasmedia.com) Bisik-bisik diam-diam diantara peserta reses Achmad Heri anggota DPRD Jatim dari Partai Nasdem, pada suatu saat sempat menyinggung berita dengan judul yang pada intinya adalah KPK dinilai cemenk karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terlalu sering untuk sekelas Bupati/Walikota (dan kebawahnya, red.) saja, sementara yang melibatkan elite politik ‘kelas’ tinggi dinilai seperti dilokalisir pada pihak tertentu saja misal kasus KTP Elektronik (E-KTP) yang sangat alot perkembangannya dan seperti dilokalisir lebih pada Setya Novanto saja. Hal tersebut kurang lebih mengutip berita yang disampaikan oleh Ricky Tamba dari Jaringan ’98 (25/5/2018).
*DIANTARA BISIK-BISIK KADES: KARENA BELUM PAHAM PELAPORAN, KOK LANTAS DIKASUS HUKUM?*
Bisik-bisik di sela reses Achmad Heri di kawasan Pacet Mojokerto diantaranya juga mengeluhkan seperti yang disampaikan Ricky Tamba, kenapa terkesan KPK dan penegak hukum lainnya kok OTT terhadap yang nilainya ratusan juta saja atau bahkan puluhan juta (belasan juta, red.) diantaranya seperti yang terjadi terhadap sejumlah elemen di Kota Mojokerto dan kasus Bupati Jombang Nyono Suherli misal, sedangkan yang Triliunan seperti kasus E-KTP seperti dibatasi hanya pada Setya Novanto?
Bahkan sejumlah Kades mengeluhkan dana ADD yang katanya tiap desa miliaran, diantara mereka masih banyak yang dapat pada kisaran Rp.700 juta – Rp.800 juta saja, amat kecil dibanding resikonya. Bahkan ketika terjadi sedikit kekeliruan soal pembuatan laporan keuangan karena belun terlalu paham sistem laporan keuangan itu, lantas Sang Kades dan perangkat desa terkena kasus hukum. Untuk itu sejumlah Kades minta agar ada kebijakan yang membimbing dan bukan main tangkap. “Yang triliunan dibiarkan, tapi sayangnya yang seperti kami gara-gara karena belum terlalu paham misalnya, lantas ada yang dikasus hukum,” ungkap Kades yang mewanti-wanti agar tak disebut namanya.
*SEJUMLAH AKTIVIS PUN MINTA AGAR KADES DAN BUPATI/WALIKOTA TAK SERAMPANGAN DIKASUS*
Sejumlah elemen masyarakat lain yang turut hadir dalam reses, termasuk kalangan aktivis yang kritis objekyif dan proporsional, memberikan pendapatnya di luar agenda reses Achmad Heri tersebut dengan mengusulkan adanya pengawalan terhadap para Kades agar tidak secara serampangan dikasus.
Bahkan terhadap kasus-kasus yang menimpa Bupati/Walikota di Jatim karena terlalu banyak Bupati/Walikota di Jatim yang ditangkap KPK dengan nilai kerugian yang sangat kecil, bahkan ada yang diduga tebang pilih. “Kami selaku warga Jatim tersinggung karena terlalu banyak Bupati maupun Walikota yang ditangkap. Apakah memang KPK menganggap di Jatim sebagai sarang koruptor? Sedangkan yang Triliunan di pusat banyak yang dibiarkan,” ungkap sumber aktivis yang untuk sementara enggan disebut namanya, namun pada saatnya nanti perlu gerakan dari warga Jatim mempersoalkan hal tersebut.
*RESES DI KAWASAN PACET DIIKUTI ELEMEN KRITIS, SEDANGKAN DI PP MENARA TAUFIK LEBIH ‘SEJUK’ NUANSA*
Reses Achmad Heri di kawasan Pacet tersebut memang diikuti sejumlah elemen yang cukup kritis menyikapi berbagai hal yang cenderung merepotkan pemerintahan desa, termasuk sejumlah Kades dan perangkatnya, karena tidak rela jika orang-orang kecil yang diubek-ubek. Mirip dengan yang disampaikan Ricky Tamba dari Jaringan ’98 bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Pada bagian reses lain Achmad Heri yang berlangsung di Ponpes At-Taufik Bogem-Diwek Kabupaten Jombang suasana berlangsung lebih sejuk nuansa apalagi dilaksanakan lebih singkat karena menjelang buka puasa bersama. Namun harapan dari PP At-Taufiq, jaringan Dafid Dzikrulloh-Siswahyu yang kemudian diambil via Subhan Nganjuk itu, agar segera mendapatkan program sebagaiman harapan seluruh keluarga ponpes yang dipimpin KH.Abdul Mu’min Shobari dengan ‘pelaksana-tugas’ Kamil Masrukhan tersebut. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
