Malang, sekilasmedia.com – Bupati Malang, Sanusi hadir langsung dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Malang Perda Perubahan APBD 2020, Kamis (27/08)
Salah satu poin jawaban Bupati Malang, Pemerintah Kabupaten Malang lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi real dengan mempertimbangkan dampak kurang baik terhadap iklim investasi daerah.
Perubahan APBD Kabupaten Malang 2020 telah disampaikan beberapa waktu lalu. P-APBD disusun dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2019, penyesuaian target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan lain-lain, pendapatan daerah yang sah dan penyesuaian alokasi anggaran belanja karena adanya penambahan, pengurangan, rasionalisasi atau reafocusing dan realokasi belanja program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah.
Dari sisi pendapatan dalam mengelola sumber sumber terhadap penerimaan PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan daerah lain lain yang sah diiupayakan untuk lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi realnya. Pemkab tetap mempertimbangkan dampak dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah. Diharapkan pungutan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi pada masa Covid-19 ini.
Dari sisi belanja dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan. Semua mengacu pada kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dalam menentukan alokasi anggaran dalam program telah dilakukan kajian kajian baik dari segi input, output, dan outcomenya. “Dalam pengelolaan keuangan daerah, kita semua sependapat dan berupaya semaksimal mungkin dapat melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang undangan,” ungkap Sanusi.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dibacakan oleh juru bicara Zia’ul Haq pihakya menyampaiakan saran, imbauan dan masukan. PAD terutama sektor pajak daerah dan pendapatan yang sah, Pemerintah Kabupaten Malang harus berupaya memacu kinerja khususnya organisasi perangkat daerah penghasil. Dengan begitu, dapat terus mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan. Pemkab haraus melakukan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. (BAS/adv)
