Gresik, Sekilasmedia.com – Bertempat di Cafe Tranz Kopi jalan Raya Dadapkuning Cerme Gresik, Hj. Jamiyatul Mukaromah,S.Pd selaku anggota DPRD fraksi PKB mengadakan acara serap aspirasi dari masyarakat Dapil 2 (Duduksampean-Cerme) dalam rangka Reses II DPRD kabupaten Gresik pada Minggu (30/8/2020).
Menurut Hj.Jamiyatul Mukaromah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa anggota dewan melakukan reses dalam rangka menyerap aspirasi atau menampung usulan masyarakat kelak untuk menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Gresik.
“Dari 50 anggota dewan yang ada, sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing menyerap aspirasi masyarakatnya guna menyusun rencana pokir. Kemufian dimusyawarahkan melalui fraksi yang ada,” ujarnya.
Kemudian pokir tersebut akan disondingkan dengan OPD terkait. Melalui kegiatan rapat dengar pendapat dilaksanakan bersama OPD seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan lain-lain.
Sementara ini, ada 7 fraksi yang ada di DPRD kabupaten Gresik. Diantarnya, yaitu fraksi KB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PDIP, fraksi Demokrat dan fraksi Amanat Pembangunan,imbuh Anggota dewan Fraksi PKB asal Dapil 2.
Dipaparkan Jamiyatul Mukaromah terkait aspirasi masyarakat yang disikapi Fraksi PKB untuk segera mendapat tindakan dari eksekutif atau pemkab melalui OPD terkait. Diantaranya, pertama bidang pembangunan. Terkait pembangunan TPS (tempat pembuangan sampah) di tiap wilayah kabupaten Gresik. Diharapkan harus ada penambahan TPS di beberapa titik yang penting. Agar tidak menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pemandangan.
Selanjutnya, terkait keinginan masyarakat akan tempat terbuka hijau atau ruang terbuka hijau (RTH) dan taman. Harus ada penambahan. Agar di kabupaten Gresik nampak hijau dan segar.
Kemudian yang paling krusial masalah normalisasi kali Lamong. Ini sering dibahas ditingkat dewan. Normalisasi kali lamong rencananya akan dilaksanakan secara bertahap.
Lalu masyarakat berharap agar pengerjaan proyek di beberapa titik diselesaikan. Agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Fraksi PKB menekankan agar segera diselesaikan dan ada indikasi bila antara perencanaan proyek dengan realisasi pengerjaan tidak sesuai. Ini harus sesuai. Ada juga masalah PJU dan penempatan TPS maupun TPA jauh dari pemukiman warga di tiap desa.
Di bidang pemerintahan, kembali Fraksi PKB mendapat keluha dari warga masyarakat terkait sulitnya mengurus KIS.
Lalu penertiban jam operasional dumptruk. Ada keluhan sekitar cerme dan benjeng, mengganggu aktivitas masyarakat. Agar diatur jamnya.adanya penyeragaman harga pasir tanah oleh pemkab. Dan memperhatikan permodalan bagi UMKM khususnya ibu-ibu Fatayat, Muslimat maupun Perempuan Bangsa.
Dan terakhir, menyikapi keberadaan cafe yang berdiri dekat tempat ibadah maupun lembaga pendidikan. Agar lebih diperhatikan, tutup Jamiyatul Mukaromah.(rud)
