Mojokerto,Sekilasmedia.com – Akhirnya tidak ada lagi jabatan lowong di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mojokerto. Hal Ini setelah Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama di Pendopo Rumah Rakyat, Kamis (10/3/2022) sore.
Untuk memenuhi jabatan yang kosong ditingkatan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) akhirnya Walikota Mojokerto Ika Puspita Sari yang akrab disapa Ning Ita telah melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama di Pendopo Rumah Rakyat, Kamis (10/3/2022) sore.
Dari masing-masing yang dilantik kali ini yakni, Santi Ratnaningtias sebagai Kepala Diskominfo, Sumaljo sebagai Kepala BPKPD dan Modjari sebagai Kasatpol PP Kota Mojokerto.
Pelantikan yang dilakukan oleh Ning Ita kali ini ada yang berbeda pasalnya dari ketiga pejabat yang dilantik terlihat ada satu pejabat yang dihadirkan dari DKI Jakarta Sumaljo yang merupakan wajah baru dan bel pernah terlihat Lingkungan Pemkot Mojokerto. Ia ditempatkan sebagai pengganti Plt. Agung Moeljono, di impor dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
Ketika dikonfirmasi Wartawan, Ning Ita membenarkan jika tiga pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil selter bulan lalu. Ia juga menyebut, dipilihnya nama Sumaljo sebagai Kepala BPKPD lantaran yang bersangkutan sudah cukup piawai dan berpengalaman dalam mengelola anggaran daerah.
“Kita cari yang benar-benar sesuai kompetensinya dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik lagi,” harap Ning Ita.
Selain itu, Walikota perempuan yang pertama kali di Kota Mojokerto ini langsung memberi target besar kepada tiga pejabat yang baru dilantik kali ini, Diantaranya, mempertahankan capaian WTP yang sudah diraih selama 7 tahun berturut-turut kepada Kepala BPKPD. Serta mempertahankan Keterbukaan Informasi Award (KIA) dan meningkatkan indeks SPBE bagi Kepala Diskominfo.
” Sedangkan untuk Kasatpol, sebagai penegak Perda dan sebagai penjaga tantrib di seluruh Kota Mojokerto diharapkan memiliki kecepatan, responsibilitas tinggi dalam rangka memberikan reaksi aduan masyarakat terkait pelanggaran perda dan potensi hal-hal yang mengganggu keamanan ketentraman warga,” pinta Ning Ita.
Ditambahkan Ning Ita, mutasi dan promosi merupakan sarana untuk mengupgrade kapasitas diri, berinovasi serta terus meningkatkan kolaborasi dengan tetap memegang teguh prinsip berakhlak.
ASN dituntut untuk bisa adaptif dan tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi,” tutupnya.(wo)
