Gresik,Sekilasmedia.com Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, bersama Pejabat Utama Polda Jatim, dan Forpimda Kabupaten Gresik. Sabtu (12/3/2022) di PT Nankai Kebomas Gresik, mengikuti gelaran vaksinasi serentak lanjutan yang digelar oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual dari Klaten Jawa Tengah
Vaksinasi ini terus di gencarkan oleh Kapolri, yang juga di ikuti oleh seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia, termasuk Polda Jatim yang saat ini juga menggelar vaksinasi di kawasan Industri Gresik, dengan sasaran 600 dosis vaksin jenis Pfizer.
Dirintelkam Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, gelaran vaksinasi ini juga diikuti secara serentak di 61 titik gerai vaksinasi, yang tersebar di Jawa Timur, dengan total sasaran 37.118 dosis.
BACA JUGA : Ijazah Murid Ditahan, Ketua Fraksi PKS Desak Pemerintah Bersikap Persoalan ijazah siswa yang masih ditahan oleh sejumlah sekolah swasta di Surabaya masih muncul. Hal itu diketahui Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati saat reses bersama warga di Surabaya. Lilik menerima banyak aduan terkait ijazah yang belum bisa diambil karena tunggakan biaya sekolah. Persoalan ini muncul karena kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat. Lilik mengakui banyak orang tua hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehingga tidak sanggup membayar kewajiban pendidikan anak-anak mereka di sekolah swasta. “Karena gratis hanya berlaku untuk sekolah negeri, sementara di swasta mereka harus membayar berbagai kebutuhan. Banyak masyarakat yang bahkan untuk makan saja sulit. Jadi wajar jika ada tunggakan,” kata Lilik. Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menjelaskan bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan telah memberikan program BPUPP sebagai dukungan operasional bagi sekolah swasta. Sekolah swasta yang nekat menahan ijazah bisa dihentikan bantuan BOPP-nya. Namun dalam praktiknya, menurut Lilik, bantuan tersebut belum cukup menutup seluruh operasional sekolah. “Secara hitungan saya, BPOPP itu tidak nutup operasional sekolah swasta. Di sisi lain, banyak orang tua tidak mampu bayar SPP. Makanya persoalan ini menumpuk,” ujarnya. Lilik mengungkapkan bahwa beberapa warga Surabaya mengeluhkan ijazah dengan tunggakan bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp11 juta hingga Rp12 juta. Dinas Pendidikan, kata dia, bersedia membantu pembayaran jika tunggakan di bawah Rp5 juta, namun untuk nilai yang lebih besar sekolah juga memiliki keterbatasan. Pada kesempatan itu, Lilik juga menyinggung bahwa fenomena penahanan ijazah hampir seluruhnya terjadi di sekolah swasta. Sekolah negeri, tegasnya, tidak memiliki kebijakan menahan ijazah siswa. Meski memahami dilema operasional sekolah swasta, Lilik meminta pemerintah mencari solusi lebih sistematis agar kasus seperti ini tidak terus berulang. “Ini harus ada alternatif lain. Sekolah butuh dana operasional, tapi siswa juga berhak mendapatkan ijazah. Negara harus hadir,” imbuhnya. Selain soal pendidikan, Lilik juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Surabaya dan Jawa Timur. Menurutnya, meski ada investasi masuk, dampaknya belum signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. “Banyak lurah mengakui bahwa ketika ada investor masuk, tenaga kerjanya bukan dari masyarakat setempat. Artinya aturan yang mewajibkan melibatkan tenaga lokal belum berjalan,” kata Lilik. Ia mendorong pemerintah memperketat regulasi ketenagakerjaan sekaligus memperluas akses pelatihan tanpa batasan usia, mengingat banyak korban PHK justru berusia di atas 40 tahun. Lilik menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja dari PKS sudah menegaskan bahwa penerimaan kerja tidak boleh membatasi usia. “Orang yang ingin belajar dan meningkatkan kemampuan harus diberi kesempatan, berapa pun usianya,” tegasnya. Lilik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak pendidikan warga, memastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan karena kemiskinan, sekaligus mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada masyarakat Jawa Timur
“Kita melaksanakan ada di 61 titik dengan jumlah vaksin kurang lebih 37.118 dosis vaksin untuk di wilayah Jawa Timur, dan perlu kami sampaikan juga bahwa positivity rate kita untuk wilayah Jawa Timur itu 19 persen, artinya ini di bawah positivity rate nasional,” paparnya Dirintel Polda Jatim usai mengikuti vidcon bersama Kapolri.
“Kemudian kita juga akan melakukan langkah-langkah percepatan vaksinasi di wilayah Jawa Timur ini. Meskipun target kita secara nasional itu sudah tercapai. Namun kita akan mendekati target nasional, yaitu capaian nasional sekarang adalah 92 persen. Untuk wilayah Jawa Timur sekarang ini 90.97 persen. Harapannya Bapak Kapolri dan bapak Kapolda Jawa Timur bisa menyamai target capaian nasional,” pungkasnya.
Lebih lanjut Kombes Pol Dekananto menjelaskan, Polda Jatim akan terus meningkatkan capaian vaksinasi khususnya di daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah.
“Kami harapkan juga untuk para ulama, tokoh agama, para habaib di Jawa Timur, mari untuk bersama-sama bersinergi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, mengajak pada santrinya, kepada muridnya, kepada jemaahnya, untuk bisa vaksin. Karena ini bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita bersama,” tambahnya.
“Karena kesadaran ini satu-satunya upaya untuk menanggulangi covid, dengan vaksin. Tentunya ini harapan kita mewakili Bapak Kapolda agar capaian kita bisa menyamai vaksin secara nasional,” pungkas Dirintelkam Polda Jatim.
