Gresik, Sekilasmedia.com – Di depan kantor DPRD Kabupaten Gresik, puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Penolak Lupa (GEPAL) melakukan demo atau unjukrasa menyuarakan 7 tuntutan, terkait kompleksitas kehidupan berbabgsa dan bernegara serta carut marutnya sosial ekonomi yang terjadi saat ini.
Patut diketahui, GEPAL sebagai bagian masyarakat sipil selain berperan sebagai intermediary actor juga control of power secara aktif dan responsif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dengan melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk pastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sekjen Abdul Wahab mengungkapkan demo atau unjukrasa yang dilakukan GEPAL hari ini, karena kami memandang kompleksitas persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi saat ini, menandakan Indonesia sedang tidak baik.
” Sebagai kontrol sosial, kami melihat disparitas ekonomi semakin lebar, laju pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan, lalu drama kelangkaan minyak goreng yang berujung pada naiknya harga minyak goreng. Lalu naiknya harga BBM memicu naiknya kebutuhan pokok dan terakhir naiknya PPN dari 10 persen ke 11 persen. Sehingga menambah beban masyarakat di masa pandemi covid 19,” jelasnya.
Lebih lanjut Abdul Wahab menambahkan hal tersebut sedikit banyak juga berpengaruh pula di Kabupaten Gresik.
Seperti ketenagakerjaan bisa dilihat peluang tenaga kerja lokal masih jauh dari asa, kemudian mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini menandakan Kabupaten Gresik sesungguhnya juga tidak baik-baik saja.
Kembali disampaikannya, pada kesempatan ini ada 7 tuntutan yang disuarakan GEPAL diantaranya, pertama mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan stock BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah dan bawah diberbagai daerah dengan harga terjangkau.
Kedua, mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng agar terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah cepat gina menstabilkan kenaikan kebutuhan pokok.
Selanjutnya, agar pemerintah mencabut kebijakannya terkait kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, ini akan membebani ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi covid 19.
Kelima, mendorong Pemkab Gresik melaksanakan janji politik yang tertuang dalam Nawa Karsa, agar tidak hanya menjadi pepesan kosong. Serta mendorong mempunyai regulasi yang melindungi tenaga kerja lokal, agar keberadaan industri di Gresik bisa menyerap potensi lokal secara maksimal.
Yang terakhir, agar melindungi potensi lokal yang berpotensi mendulang PAD, denga melakukan penguatan dan pembinaan usaha baik mikro sampai besar untuk bidang produksi maupun jasa. (rud)
