Mojokerto,Sekilasmedia.com-Rapat paripurna DPRD kota Mojokerto menyampaikan 15 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Walikota Mojokerto tahun 2021. Rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk SK DPRD kota Mojokerto nomor 10 tahun 2022 itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD kota Mojokerto yang digelar hari Selasa ( 19/04/2022 ) malam.
Juru bicara gabungan komisi
Agus Wahyudi Utomo sebagai juru bicara dari gabungan Komisi menyampaikan, ada 15 krusial dalam rekomendasi dalam rapat paripurna yang dihadiri wali kota Mojokerto Ika Puspitasari serta sekdakot Gaguk Tri Prasetyo, para Forkompinda dan kepala OPD.
Disampaikan Agus Wahyudi, dalam paripurna kali ini, terkait bidang pengawasan internal pemerintah daerah, di bidang pemerintahan ,perencanaan bangunan daerah dan hukum paling tajam ditelaah dewan. Ada 11 catatan strategis yang harus di atensi eksekutif ,serta menyangkut optimalisasi peran dan fungsi inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
“Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia apip dengan merekrut CPNS yang berkualifikasi auditor “, terangnya.
Program kegiatan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu maupun yang putus kontrak karena rekanan yang wan prestasi harus menjadi atensi Pemkot agar tidak selalu terulang dan terulang lagi.
“Salah satu penyebabnya adalah seringkali perencanaannya kurang komprehensif misalnya tidak ada DED (detail engineering design). Kedepannya setiap pembahasan perencanaan anggaran harus disertai dengan DED. Banyaknya kegiatan fisik konstruksi yang mangkrak dalam 3 tahun terakhir ini harus menjadi perhatian khusus Pemkot agar tidak terulang lagi di tahun anggaran berikutnya”, paparnya.
Ditekan pula agar eksekutif inspektorat dan bagian pengadaan barang dan jasa / PBJ mempublikasikan rekanan atau penyedia yang masuk dalam daftar hitam by name dan by addres.
Di bidang pendidikan, Dewan berpandangan bahwa sudah saatnya Kota Mojokerto menerapkan program pendidikan modern. Modern tempat belajar mengajarnya ,modern dari sisi pengajaran ,perangkat, dan modern dari sisi manajemen pendidikan.
Di bidang kepemudaan, olahraga ,dan pariwisata, ditekankan soal fasilitas bagi kaum muda dan peningkatan pelatih bersertifikat serta objek wisata buatan yang belakangan mulai dikembangkan.
Sedangkan di bidang kesehatan ,diberikan sejumlah catatan strategis yang harus ditindaklanjuti, dari soal vaksinasi ibu hamil, skrining lansia ,stunting ,perbaikan kualitas layanan di RSUD kelanjutan program pemberian paket imunisasi kepada warga hingga peningkatan pemberian layanan BPJS kegiatan online yang di cover PBID.
Optimalisasi pelayanan air minum Perumdam Tirta agar kualitas air menjadi layak dikonsumsi mengemuka dan rekomendasi di bidang pekerjaan umum penataan ruang perumahan dan pemukiman . Berikutnya ,soal penempatan rusunawa pengelolaan dana kelurahan secara partisipasi melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sekaligus aktor kunci di tingkat kelurahan.
Di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dewan menilai perlunya disusun peraturan daerah tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada yang ditindaklanjuti dengan penyusunan (SOP) terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (PPNS). Sedangkan satuan polisi pamong praja diminta lebih meningkatkan kemampuan kompetensi dan keahlian kepamongprajaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan pada masyarakat.
Di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , Dewan menganggap perlu memprioritaskan terwujudnya kota Mojokerto ramah anak dan kota Mojokerto Responsive gender dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan di kota Mojokerto meliputi pemerintah daerah, perguruan tinggi ,ormas atau LSM ,dunia usaha dan media.
Sejumlah rekomendasi dari sosial layanan perizinan yang efektif, lingkungan hidup ,koperasi dan UMKM dan pengembangan.
Wirausaha muda berbasis start,-up ketahanan pangan,inventarisasi aset daerah hingga soal penyelesaian kesehatan BPRS hingga capaian indeks pembangunan manusia (IPM )dan indeks reformasi birokrasi di Sorong dalam catatan strategis yang harus ditindak lanjuti Pemkot Mojokerto.
Di ujung penyampaian , Agus Wahjudi membacakan tiga catatan penting yang harus segera diatasi Pemkot Mojokerto.
Pertama, agar LKPJ tidak dijadikan kegiatan formalitas semata” Yang menjadi titik fokus DPRD adalah apakah program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Mojokerto berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atauka tidak,”tandas Agus.
Kedua ,perlunya pengisian jabatan Wakil Walikota karena yang sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda kapan proses pengisian jabatan Wakil Walikota dapat dimulai.
“Dengan beban tugas yang semakin hari semakin berat yang harus dipikul oleh saudari Walikota, maka sudah sepatutnyalah bila proses pengisian wakil walikota dapat segera dilakukan ,Sehingga saudari Walikota dapat berbagi dalam mengemban tugas yang berat tersebut dengan wakil walikota yang baru nantinya untuk itu, DPRD menghimbau kepada partai politik pengusung untuk segera mengajukan calon Wakil Walikota dan kepada saudari Walikota kami harapkan untuk ikut mendorong proses pengisian wakil walikota segera dapat terlaksana ,” kata Agus.
Ketiga, soal tunjangan tambahan penghasilan (TPP )kurung 3 bulan terakhir yang belum diterima PNS Pemkot Mojokerto.
“DPRD menghimbau kepada pemerintah kota Mojokerto untuk segera mencairkan TPP, apalagi saat ini momennya cukup tepat yaitu menjelang lebaran. Selain itu itu saat ini TPP juga menjadi salah satu komponen dari THR . Walaupun paling besar 50% dari TPP yang dapat diterima PNS kami berharap Pemkot dapat memberikan TPP sebesar 50% penuh sebagai bagian dari THR,” pungkasnya.(Wo/adv)
