Malang,Sekilasmedia.com-Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki tahap penyempurnaan dengan fokus pada kelompok penerima yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat efektivitas program sekaligus mendukung percepatan penanganan stunting.
Pernyataan itu disampaikan Emil saat menghadiri pembukaan Turnamen Sepak Bola U-19 Siadi Cup III di Lapangan Kalisoerak, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Minggu (21/6/2026).
Menurut Emil, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG berdasarkan hasil evaluasi selama program berjalan.
“Ada arahan yang sangat jelas dari pemerintah pusat untuk melakukan penentuan prioritas. Artinya, program ini harus benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan sehingga manfaatnya bisa lebih optimal,” ujar Emil.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan hasil pemadanan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dengan data Dapodik, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Emil berharap langkah sinkronisasi data tersebut dapat membantu pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau lebih banyak kelompok rentan.
Selain peserta didik, kata Emil, perhatian pemerintah kini juga diarahkan kepada kelompok yang dikenal sebagai kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.
“Harapannya, ruang bantuan untuk kategori 3B bisa semakin diperluas. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya menekan angka stunting di Jawa Timur,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan melayani sedikitnya 300 penerima manfaat dari kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan tersebut menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh penyelenggara program.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan koordinator BGN di daerah agar proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan selaras.
“Sinkronisasi data menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain yang juga menyasar kelompok yang sama. Yang terpenting, seluruh bantuan dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat maksimal,” jelasnya.
Terkait operasional SPPG, Emil menegaskan bahwa seluruh kewenangan pengelolaan, registrasi, hingga penentuan operasional berada sepenuhnya di bawah Badan Gizi Nasional. Pemerintah daerah hanya berperan membantu aspek pendukung seperti pemadanan data, pengurusan lingkungan, sanitasi, serta koordinasi layanan kesehatan.
“Sikap kami jelas, pemerintah daerah mengikuti seluruh arahan dari BGN. Kami fokus membantu dari sisi data, kesehatan, lingkungan, dan koordinasi di lapangan agar program ini berjalan baik,” tegasnya.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah SPPG yang berstatus terdaftar namun belum beroperasi. Namun, keputusan terkait operasionalisasi fasilitas tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat melalui BGN.
Meski demikian, Emil memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan.
