Gresik, Sekilasmedia.com – Kembali puluhan anggota orkesmas Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra) Gresik bersama Forum Komunitas Warga Suci turun ke jalan mendatangi Kantor ATR/BPN Gresik jalan Wahidin Sudiro Husodo Kebomas, pada Kamis (20/10/2022).
Aksi Genpatra ini merupakan bentuk keprihatinan atas banyaknya korban mafia tanah di Gresik dan buruknya pelayanan kantor ATR/BPN Gresik terkait sertifikasi tanah. Genpatra juga mensinyalir Kantor ATR/BPN Gresik telah menjadi sarang mafia tanah.
” ATR/BPN Gresik ini telah dikuasai dan menjadi sarang mafia tanah. Dan, hari ini kami sebagai Orkemas akan membantu masyarakat yang jadi korban mafia tanah. Kami akan menginap di halaman BPN ini dan terus berorasi jika tidak segera dikeluarkan sertifikatnya,” teriak Ali Candi di depan kantor ATR/BPN, Kamis (20/10/2022) siang.
Ditegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali mengimbau kepada Kementerian ATR/BPN agar menutup rapat-rapat celah beroperasinya mafia tanah. Tetapi, lanjut Ali, ternyata kantor ATR/BPN Gresik tidak menggubris imbauan Presiden Jokowi dan justru tunduk pada mafia tanah.
“Kami hanya berkepentingan membantu warga, siapa pun yang menjadi korban mafia tanah. Kami siap membantu. Karena ini sudah jadi komitmen pemerintah sesuai instruksi presiden yang akan menindak tegas mafia tanah. Tapi faktanya kantor ATR/BPN Gresik justru dikuasai mafia tanah,” tandasnya.
Sementara itu Totok Santoso, SH selaku konsultan hukum Genpatra mengungkapkan kita ingin memberantas mafia tanah dengan cara kita sendiri setelah mendengar banyak keluhan masyarakat.
Salah satu keluhan masyarakat tersebut, yakni permohonan sertifikasi warga Manyar telah 6 tahun belum rampung bahkan terkesan ATR/BPN Gresik melanggar putusan Mahkmah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan lebih mengikuti keputusan mafia tanah, ujarnya.
Selengkapnya ada 5 tuntutan yang disampaikan Genpatra. Kelimanya adalah, berantas mafia tanah yang bercokol di kantor ATR/BPN Gresik, usut dan adili oknum yang bekerja atas perintah mafia tanah, Turunkan dan ganti pimpinan kantor ATR/BPN Gresik,
Segera keluarkan sertifikat milik masyarakat yang sengaja dihambat demi kepentingan mafia tanah dan Audit penggunaan dana program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung).
Dalam aksi ini Genpatra sebenarnya mau menemui Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri, namun yang bersangkutan masih mengikuti rapat kerja dengan Kementrian ATR/BPN. Kemudian perwakilan Genpatra ditemui Kasi Pengadaan Tanah Kantor ATR/BPN Gresik, Dading Kusuma dan beberapa staf kantor tersebut.
Seusai pertemuan tersebut, Dading Kusuma kepada awak media menyampaikan terima kasih atas koreksi dan masukan masyarakat atas layanan termasuk dari Genpatra.Hal ini demi kebaikan bersama.
Dan terkait permintaan Genpatra , Dading mengaku masih perlu melakukan koordinasi, khususnya terkait data dan objek tanah yang dimohonkan penyertifikatannya.
” Dari hasil pertemuan tadi memang ada selisih 1 hektar, sesuai yang di mohonkan ke ATR/BPN Gresik luasnya 2,4 hektar namun yang diajukan pihak H Suaeb melalui pengacaranya seluas 3,5 hektar. Memang besar selisih 1 hektar tersebut, dan kami meminta agar pihak mereka agar memberikan bukti-bukti pelengkap sebagai pendukungnya, ” ungkapnya. (rud)
