Mojokerto,Sekilasmedia.com – Guna merespon perkembangan teknologi informasi di era digital yang semakin pesat serta mempermudah akses layanan perbankan bagi para nasabahnya, PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majatama Perseroda meluncurkan aplikasi M One Mobile dan Maja Pay.
Peluncuran aplikasi mobile dan dompet digital itu digelar di hotel Aston, Jalan raya Totok Kerot, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/1) sore. Peluncuran aplikasi itu ditandai dengan penekanan tombol video pada layar tab oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Launching aplikasi perbankan milik salah satu BUMD Mojokerto itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto sekaligus Komisaris Utama BPR Majatama Teguh Gunarko, Asisten 1 Didik Chusnul Yakin, Direktur Utama BPR Majatama Tri Hardianto, para Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten, para Direktur dilingkup BUMD Kabupaten Mojokerto dan para pejabat/Bendahara dilingkup instansi pemerintah daerah.
Perlu diketahui, selain melaunching aplikasi layanan perbankan yakni M One Mobile dan Maja Pay. Di waktu bersamaan PT. BPR Majatama juga memberikan sosialisasi terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Sosialisasi peraturan baru tersebut mengenai pembayaran TPP ASN yang mengacu pada keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/497/HK/416-012/2022 tentang penunjukan PT BPR Majatama Perseroda sebagai bank penyaluran pembayaran TPP ASN.
Dalam sambutannya, Bupati Ikfina mengajak para ASN di lingkungan Pemkab Mojokerto untuk turut gotong royong membangun salah satu BUMD milik Pemkab Mojokerto ini untuk menumbuhkan ekonomi Kabupaten Mojokerto.
“Partisipasi kita yang diperlukan adalah bagaimana caranya kita berkontribusi dalam membangun BUMD BPR Majatama ini semakin berkembang. Karena kita harus punya rasa memiliki dengan BUMD kita ini, makanya ini kita harus dukung,” ungkapnya.
Dorongan dan dukungan untuk memperkuat ekonomi Kabupaten Mojokerto itu, lanjut Ikfina, bisa dilakukan para ASN dengan berbelanja melalui Disperindag Kabupaten Mojokerto dengan aplikasi ‘Tumbas’ versi mobile nya yang sudah bekerjasama dengan BPR Majatama dalam pembayarannya melalui maja pay.
BACA JUGA : Ijazah Murid Ditahan, Ketua Fraksi PKS Desak Pemerintah Bersikap Persoalan ijazah siswa yang masih ditahan oleh sejumlah sekolah swasta di Surabaya masih muncul. Hal itu diketahui Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati saat reses bersama warga di Surabaya. Lilik menerima banyak aduan terkait ijazah yang belum bisa diambil karena tunggakan biaya sekolah. Persoalan ini muncul karena kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat. Lilik mengakui banyak orang tua hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehingga tidak sanggup membayar kewajiban pendidikan anak-anak mereka di sekolah swasta. “Karena gratis hanya berlaku untuk sekolah negeri, sementara di swasta mereka harus membayar berbagai kebutuhan. Banyak masyarakat yang bahkan untuk makan saja sulit. Jadi wajar jika ada tunggakan,” kata Lilik. Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menjelaskan bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan telah memberikan program BPUPP sebagai dukungan operasional bagi sekolah swasta. Sekolah swasta yang nekat menahan ijazah bisa dihentikan bantuan BOPP-nya. Namun dalam praktiknya, menurut Lilik, bantuan tersebut belum cukup menutup seluruh operasional sekolah. “Secara hitungan saya, BPOPP itu tidak nutup operasional sekolah swasta. Di sisi lain, banyak orang tua tidak mampu bayar SPP. Makanya persoalan ini menumpuk,” ujarnya. Lilik mengungkapkan bahwa beberapa warga Surabaya mengeluhkan ijazah dengan tunggakan bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp11 juta hingga Rp12 juta. Dinas Pendidikan, kata dia, bersedia membantu pembayaran jika tunggakan di bawah Rp5 juta, namun untuk nilai yang lebih besar sekolah juga memiliki keterbatasan. Pada kesempatan itu, Lilik juga menyinggung bahwa fenomena penahanan ijazah hampir seluruhnya terjadi di sekolah swasta. Sekolah negeri, tegasnya, tidak memiliki kebijakan menahan ijazah siswa. Meski memahami dilema operasional sekolah swasta, Lilik meminta pemerintah mencari solusi lebih sistematis agar kasus seperti ini tidak terus berulang. “Ini harus ada alternatif lain. Sekolah butuh dana operasional, tapi siswa juga berhak mendapatkan ijazah. Negara harus hadir,” imbuhnya. Selain soal pendidikan, Lilik juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Surabaya dan Jawa Timur. Menurutnya, meski ada investasi masuk, dampaknya belum signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. “Banyak lurah mengakui bahwa ketika ada investor masuk, tenaga kerjanya bukan dari masyarakat setempat. Artinya aturan yang mewajibkan melibatkan tenaga lokal belum berjalan,” kata Lilik. Ia mendorong pemerintah memperketat regulasi ketenagakerjaan sekaligus memperluas akses pelatihan tanpa batasan usia, mengingat banyak korban PHK justru berusia di atas 40 tahun. Lilik menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja dari PKS sudah menegaskan bahwa penerimaan kerja tidak boleh membatasi usia. “Orang yang ingin belajar dan meningkatkan kemampuan harus diberi kesempatan, berapa pun usianya,” tegasnya. Lilik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak pendidikan warga, memastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan karena kemiskinan, sekaligus mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada masyarakat Jawa Timur
“Tumbas ini cara kita untuk membuka pasar yaitu para umkm. Harapannya nanti para ASN semua dapat membantu dengan menggunakan tumbas ini yang sudah terintegrasi dengan Maja Pay,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPR Majatama Tri Hardianto menyampaikan M One Mobile dan Maja Pay adalah Aplikasi pembayaran Milik BPR Majatama bekerja sama dengan Speedcash yang dipersembahkan untuk Nasabah BPR Majatama dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Aplikasi itu berfungsi sebagai Aplikasi Keuangan Digital Serba Bisa dengan fitur yang sangat lengkap, yang mampu memenuhi segala macam kebutuhan cukup dari smartphone saja.
“Salah satu misi kami, yaitu melakukan inovasi, peningkatan teknologi dan terobosan-terobosan baru agar BPR secara kelembagaan dan produk-produknya dapat dikenal oleh masyarakat dan diakui keberadaannya secara nasional,” pungkasnya.