Daerah

Dalam Sehari, 5 Penghargaan Diraih Kota Mojokerto

×

Dalam Sehari, 5 Penghargaan Diraih Kota Mojokerto

Sebarkan artikel ini

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Kota Mojokerto panen lima penghargaan sekaligus dalam sehari, Senin (4/12/2023). Paginya wali kota menerima penghargaan tingkat nasional, Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Kemudian pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) di Surabaya, Kota Mojokerto mendapat empat penghargaan, perolehan terbanyak se-Jawa Timur.

Empat penghargaan dari Komisi Informasi Jatim tersebut antara lain Kategori Umum Kualitas Informasi Terbaik, Sarana dan Prasarana Terbaik, Kategori Informatif dan Badan Publik Terfavorit dengan raihan nilai tertinggi 98,64 dari 38 Kabupaten/ Kota se-Jatim.

“Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Kota Mojokerto mendapat lima penghargaan sekaligus. Ini tentu berkat kerjasama luar biasa dari seluruh jajaran. Untuk KI Award, ini membuktikan prestasi ini bukan sesuatu yang mustahil,” ujar wali kota Ika Puspitasari seusai acara.

BACA JUGA :  AYO VAKSIN HARI BHAYANGKARA KE 75, KAPOLRES MOJOKERTO KOTA TINJAU VAKSINASI MASSAL Mojokerto – Mendukung pelaksanaan Vaksinasi Massal dalam tahapan proses 1 juta vaksinasi serentak seluruh jajaran Polri di Indonesia dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 sekaligus akselerasi perintah Presiden Jokowi 1 juta vaksin perhari, di hari ketiga Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, SIK., SH., MH meninjau Vaksinasi di Lapangan Maha Patih Gajah Mada untuk Mojokerto Raya. Sabtu (26/06/21). Target 1.263 Orang yang menerima vaksin dari Polresta Mojokerto, selama 3 hari ini masyarakat Mojokerto yang sudah menerima Vaksin Covid-19 Dosis 1 Sebanyak 1.002 Orang yang dilaksanakan oleh Tim Urkes Polresta Mojokerto bekerjasama denga tim medis Dinkes Kota Mojokerto Dalam peringatan HUT Bhayangkara ke 75 tahun dengan mengusung Tema “Serbuan Vaksinasi Nasional TNI-POLRI Sehari Satu Juta Orang Serentak Seluruh Indonesia”, Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, SIK., SH., MH mengatakan, vaksin itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang kalau kita mengatakan tentang standarisasi itu adalah langkah awal untuk meningkatkan imunitas masyarakat. “Jadi ini menjadi kebijakan pemerintah, Presiden menegaskan bahwa wajib hukumnya masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksin. Namun demikian, yang paling penting ini adalah kesadaran masyarakatnya karena hukum wajib yang dibuat oleh pemerintah itu tidak memiliki sanksi pidana, maka kesadaranlah yang harus digugah kepada masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, saya mengingatkan bahwa vaksin ini wajib untuk seluruh warga negara. Saya berharap ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran bahwa ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial bukan tanggung jawab pribadi ya. “Kalau tanggung jawab pribadi dirinya sehat selesai sudah. Kalau tanggung jawab sosial, kesehatannya dia itu harus dipastikan agar tidak membahayakan orang lain. Nah ini agama apapun akan mengajarkan itu sehingga saya minta karena ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi juga ada kepentingan sosial yang disitu ada kepentingan negara,” terangnya. Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Presiden Jokowi secara virtual didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito Dari total keseluruhan serbuan vaksinasi massal ini, Polri menargetkan sebanyak 1.348.298 dosis vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia dalam satu hari. Yang terdiri dari, Polda Aceh sebanyak 28.884 vaksin di 335 titik, Polda Sumut 65.750 vaksin di 193 titik, Polda Sumbar 25.109 vaksin di 124 titik, Polda Riau 32.600 di 86 titik, Polda Kepri 7.917 vaksin di 25 titik, Polda Jambi 14.589 vaksin di 230 titik, Polda Sumsel 241.000 vaksin di 509 titik, Polda Babel 4.375 vaksin di 46 titik. Lalu Polda Bengkulu 14.793 vaksin di 156 titik, Polda Lampung 33.198 vaksin di 85 titik, Polda Banten 42.662 vaksin di 25 titik, Polda Metro Jaya 10.500 vaksin di enam titik. Polda Jawa Barat 178.643 vaksin di 832 titik, Polda Jateng 141.043 vaksin di 340 titik, Polda DIY 12.996 vaksin di 30 titik, Polda Jatim 117.994 vaksin di 206 titik. Kemudian Polda Bali 12.500 vaksin di 10 titik, Polda Kalbar 21.000 vaksin di 30 titik, Polda Kalsel 18.936 vaksin di 183 titik, Polda Kalteng 11.117 vaksin di 17 titik, Polda Kaltara 2.025 vaksin di enam titik, Polda Sulsel 39.044 vaksin di 290 titik, Polda Sultra 13.375 vaksin di 235 titik, Polda Sulteng 13.550 di 21 titik. Selanjutnya di Polda Sulut 9.777 vaksin di 15 titik, Polda Sulbar 5.312 vaksin di 67 titik, Polda Gorontalo 4.298 vaksin di tujuh titik, Polda NTB 152.385 vaksin di 229 titik, Polda NTT 27.796 vaksin di 138 titik, Polda Maluku 8.622 vaksin di 22 titik, Polda Maluku Utara 5.400 vaksin di 15 titik, Polda Papua 15.759 vaksin di 85 titik dan Polda Papua Barat 4

Perlu diketahui, penghargaan dari BPS tersebut adalah wujud apresasi atas komitmen dan capaian pemkot dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Dari Jawa Timur, Kota Mojokerto menjadi satu dari tiga daerah yang menerima penghargaan tersebut.

Sedangkan terkait perjalanan Kota Mojokerto dalam meraih penghargaan KI Award, tahun 2020 masih kategori D, tidak informatif. Namun, di tahun berikutnya naik signifikan menjadi Informatif Kategori A.

BACA JUGA :  Ratu Dewa Apresiasi Unsri Gedung Fakultas Teknik Raih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau

Di tahun 2022, Kota Mojokerto selain mempertahankan Kategori Informatif, juga meraih penghargaan di dua kategori lainnya. Prestasi tersebut terus meningkat, hingga tahun ini meraih empat penghargaan, jumlah terbanyak diantara daerah lainnya.

“Tahun ini, Kota Mojokerto berhasil meraih Terfavorit. Artinya, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan prestasi tersebut. Sehingga komitmen dan sinergi dalam layanan keterbukaan informasi publik ini harus diperkuat lagi,” tegas sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.

Mengingat keterbukaan informasi publik sejatinya bukan sekadar kepatuhan terhadap kewajiban, melainkan sebagai strategi dalam menyukseskan suatu program, meningkatkan demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (EL)