Kediri,Sekilasmedia.com – Gabungan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat atau Aliansi LSM Kediri terdiri dari Saroja, GMBI, SAPMA Pemuda Pancasila,Swahira,GCN Kota Kediri serta aktifis lainnya di Kediri melakukan aksi damai dengan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya di muka umum. Selasa (28/5/2024).
Dari aksi itu menyampaikan pesan kepada seluruh kepala satuan kerja di Pemerintah Kota Kediri serta seluruh warga Kota Kediri. Agar berani menolak segala bentuk aksi gertak yang dilakukan sejumlah oknum LSM yang hanya ujung ujungnya bertujuan meminta uang.
Supriyo Dewan Pengawas Saroja mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan penelitian dan mendapati data. Kehadiran oknum lembaga masyarakat seharusnya sebagai kontrol sosial, justru terlibat dari terjadinya kasus korupsi yang biasanya oknum tersebut tidak lepas hanya main gertak.
“Kehadiran Saroja didirikan tahun 2018, untuk membongkar kasus korupsi di Kota Kediri. Sebenarnya saya berusaha diam, karena ini tahun politik. Namun ada gerakan berlagak anti korupsi dilakukan oknum LSM dengan modus mengajukan dumas ke penegak hukum. Kemudian tidak satupun diangkat menjadi temuan kasus korupsi,” ungkapnya
Priyo sapaan akrab mantan aktivis 1998 berharap dan meminta kepada semua satuan kerja, agar tidak melakukan kegiatan fiktif berujung untuk memberikan sesuatu ke oknum LSM.
“Kami mendapat info, ada kasus dugaan berusaha “grandong” di Dinas Kesehatan. Dimana diduga ada oknum kelompok LSM berbeda meminta uang berkisar 30 juta hingga 50 juta,” bebernya
Dirinya menambahkan, seperti Ini modusnya sama dengan kasus pengisian perangkat Desa di Kabupaten Kediri yang sedang ditangani oleh Polda Jatim.
“Mohon hati-hati kepada seluruh NGO dan teman media, bahwa data anda ada di Polda Jatim. Kita tidak tahu kapan, akan dilakukan OTT, hanya menunggu nasib baik atau apes,” jelasnya
Bagus Romadhon Ketua Sapma Kota Kediri dan Indra Eka Januar ketua GMBI serta tokoh LSM Senior Khoirul Anam dan Arif Fatikunanda juga Heri Gitet, menyatakan siap mengawal roda pemerintahan di Kota Kediri anti premanisme.
Saya sering mendengar ada aduan ke Kejaksaan, ternyata berujung minta uang ke sejumlah kepala dinas. Mereka para oknum ini dengan sengaja dan terencana mencari – cari kesalahan.
“Inilah menjadi keprihatian kami dalam aksi ini, untuk semua kepala dinas harus berani menolak segala bentuk cara-cara premanisme,” tegas Bagus Romadhon.
Sementara M. Baidowi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kediri menyampaikan,biarkan kami bekerja dengan baik dan normal,kalau terus- terusan disurati oleh teman teman dari berbagai LSM, terus terang sangat mengganggu pekerjaan kami,meskipun begitu ia sangat berterima kasih atas kehadiran perwakilan tiga kelompok massa.
“Tidak benar terjadi kasus pemerasan. Namun dengan bentuk dukungan diberikan, justru menjadikan kami akan melakukan pelayanan terbaik di bidang kesehatan untuk warga Kota Kediri,” jelasnya.
Diketahui sebelum menggelar aksi di Dinas Kesehatan, Gabungan tiga kekuatan massa ini menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Perwakilan mereka kemudian diterima Nurngali selaku Kasi Pidsus.
“Kehadiran mereka istilahnya justru memberi support kami. Memang ada beberapa LSM yang mengadu kesini terkait perkara korupsi. Namun setiap laporan, kita tidak asal menindaklanjuti, harus kita verifikasi dulu ke validtannya,” jelasnya.
Nurngali meneruskan disinggung tadi ada tantangan dari gabungan LSM untuk melakukan OTT, jikakalau pihaknya memiliki cukuo bukti dan ada informasi dari pihak pelapor bila terjadi kasus pemerasan.
“Kita bisa melakukannya sebab punya kewenangan OTT,jika informasi itu A-1.”Jelasnya.
