Surabaya,Sekilasmedia.com-Pemprov Jawa Timur diminta transparan dan kompetensi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama . Hal ini menyikapi adanya isu ini proses seleksi yang dilakukan hanya bersifat formalitas tanpa memperhatikan kapabilitas calon pejabat.
Anggota DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo menjelaskan, penempatan pejabat harus sesuai dengan latar belakang dan keahlian yang dimiliki, terutama untuk jabatan strategis seperti biro hukum. “Yang penting sesuai kompetensinya, khususnya untuk jabatan strategis seperti di biro hukum, harus diisi orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Idealnya, minimal bergelar doktor.
Jangan sampai ada pejabat yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakangnya,” kata Freddy, Rabu (16/10/2024).
Freddy juga menyoroti mutasi pejabat yang sering kali tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai, seperti contoh kepala dinas perikanan yang dipindahkan ke dinas pariwisata. Menurutnya, ketidaksesuaian ini akan berdampak negatif pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Untuk itu, Freddy yang juga pakar pemerintahan di Jatim menyarankan agar panitia seleksi (pansel) tidak bersifat permanen dan diisi dengan personel yang berbeda-beda setiap proses seleksi. Tujuannya agar seleksi berjalan lebih segar dan objektif.
“Harus ada perubahan personel di pansel agar seleksi berjalan lebih segar dan obyektif.
Kita tidak ingin pansel yang didominasi orang-orang lama, yang akhirnya tidak netral,” ujarnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, memastikan bahwa proses seleksi JPT Pratama berlangsung transparan dan bebas dari kecurangan. Ia membantah isu adanya mahar atau kedekatan dengan pihak tertentu sebagai syarat lolos seleksi, yang sempat beredar.
“Isu mahar ini tidak benar. Ada rumor yang beredar, katanya kalau mau lolos harus bayar Rp 1 miliar. Kami pastikan tidak ada permainan uang. Proses seleksi ini murni sesuai aturan, dan kami telah melibatkan tim pansel yang independen,” tegas Yuyun.
Yuyun juga menjelaskan bahwa untuk menjaga netralitas, BKD Jatim menggunakan Kantor Regional 2 BKN dalam proses asesmen, meski sebenarnya BKD memiliki assessment center sendiri yang terakreditasi A.
Seleksi ini diikuti oleh 72 pelamar, dan sebanyak 58 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk memperebutkan beberapa posisi penting, seperti Kepala Biro Hukum dan Direktur RSUD Dr. Soedono Madiun.
Indah Wahyuni mengingatkan para peserta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan.
