Mojokerto,Sekilasmedia.com-Guna memberikan keterbukaan informasi publik di kota Mojokerto, pemkot Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kota Mojokerto, menggelar kegiatan evaluasi dan penguatan PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) kota Mojokerto tahun 2024, bersama para OPD, Camat, Lurah dan awak media, di gedung Sabha Mandala Madya, Senin ( 9/12/2024)
Plt Kadiskominfo kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias menyampaikan bahwa PPID dikota Mojokerto sudah berjalan efektif dan efisien, keterbukaan informasi publik secara masiv sudah dilakukan pemerintah Kota Mojokerto. Dan
PPID memfasilitasi penyediaan data dan informasi,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, Informasi merupakan kebutuhan dasar manusia, setiap individu mempunyai hak informasi, apalagi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan.
Terkadang badan publik mengalami resisten, sebagai badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi, dan pengguna informasi mempunyai hak dapat informasi.
Dan badan publik harus memberikan kemudahan ketika ada yang ingin mendapatkan informasi.
Badan publik terdiri dari legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.
Lebih lanjut Gaguk menyampaikan bahwa Informasi publik ada dua, informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, yakni menyangkut rahasia negara maupun perusahaan atau informasi tentang hak-hak pribadi.
Bagaimana cara mendapatkan informasi juga di atur, jadi ada kaidah untuk mendapatkan informasi juga diatur . Informasi yang diminta jelas ada tujuannya, ketika informasi ada biaya tentunya pengguna informasi yang menanggung.
Bila sudah sesuai regulasi dilakukan namun permohonan informasi tidak diberikan, maka ada sengketa informasi publik dan disidangkan.
Untuk di kota Mojokerto hampir disetiap kelurahan sudah ada layanan PPID, sesuai dengan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kota Mojokerto mencapai index keterbukaan informasi publik secara baik, dan menduduki tingkat pertama PPID se Jawa Timur,” pungkasnya.(Wo)
