Gresik, Sekilasmedia.com – Pandangan Umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Gresik tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, Bupati Gresik pada rapat paripurna yang diadakan di auditorium paripurna DPRD Gresik pada Selasa (10/6/2025).
Kegiatan ini di hadiri Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, Wakil Pimpinan Lutfi Dawam dan Akhmad Nur Hamim, anggota DPRD Gresik, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mewakili Bupati Gresik, serta Kepala OPD.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Pimpinan DPRD Gresik Lutfi Dawam. Yangmana pandangan umum fraksi-fraksi tersebut yang selanjutnya akan mendapat tanggapan dari eksekutif yaitu Bupati.
Dalam pandangam umum yang disampaikan 6 fraksi di DPRD Gresik, menyatakan apresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik yang ke 9 kali atas pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Begitu juga dengan Fraksi PDI Perjuangan mengawali pandangan umumnya, yang dibacakan Nasikhul Khakim bahwa
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, baik legislatif, eksekutif, masyarakat, maupun mitra kerja Pemerintah Kabupaten Gresik atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut atas pelaksanaan APBD Tahun 2024.
” Namun demikian, penghargaan WTP tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, khususnya wong cilik,” ucapnya.
Terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik tahun 2024, Fraksi PDI Perjuangan mencermati secara eksplisit dan terumur pemetaan capaian terhadap program-program prioritas.
Dimana ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari besaran serapan anggaran atau
banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan juga harus memperhatikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kemudian Fraksi PDIP juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah dan efektivitas eksekusi anggaran. Terutama pada pos belanja tidak terduga, realisasi tercatat hanya sebesar Rp2.026.255.613,38 (dua miliar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah tiga puluh delapan sen) atau sekitar 32,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dana kontingensi tidak dimanfaatkan secara optimal, paparnya.
Padahal realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 hanya mencapai sekitar Rp3.697.575.974.929,23 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) atau 93,03 persen dari total anggaran yang direncanakan.
” Meski dana kontingensi memang bersifat cadangan dan digunakan hanya dalam situasi darurat, rendahnya realisasi ini patut menjadi perhatian, apakah benar tidak ada kebutuhan
mendesak sepanjang tahun, ataukah pemerintah daerah kurang tanggap dan responsif terhadap persoalan mendesak yang muncul di masyarakat?” Tegasnya.
Kemudian, pos belanja modal, dengan serapan anggaran tercatat sebesar Rp424.461.947.578,39 (empat ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) atau 87,88
persen.
” Ini tentu berdampak langsung pada tertundanya sejumlah pembangunan fisik yang telah direncanakan, untuk itu bagaimana tanggapan Plt Bupati Gresik,” pungkas Nasikhul.
Sementara itu, PU fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan Catur Dadang Raharjo menjelaskan bahwa fraksi Demokrat-Nasdem menilai kontribusi PAD terealisasi sebesar 37% dari total Pendapatan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 yaitu 63%. Artinya kemandirian fiskal Kabupaten Gresik Tahun 2024 dikategorikan sebagai cukup.
Namun dianggap masih rentan terjadinya inflasi mengingat tingkat ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap
pendapatan transfer dari pusat.
Menurut hemat fraksi Demokrat Nasdem, bahwa OPD terkait perlunya melakukan terobosan dalam optimalisasi PAD,
baik melalui intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi sektor potensial seperti pariwisata dan perizinan.
Seusai rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat Lutfi Dawam mengatakan kepada Sekilasmedia.com bahwa dalam pandangan umum fraksi-fraksi kali ini menyoroti terkait pelaksanaan APBD tahun 2024 kepada Plt Bupati. Dan selanjutnya Plt Bupati akan menyampaikan jawaban atas PU Fraksi tersebut.
Lebih lanjut disampaikan Lutfi bahwa langkah selanjutnya adalah rapat pembahasan oleh badan anggaran dan tim anggaran lalu komisi bersama OPD terkait menuju pembentukan ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD 2024. ( Adv/Rudi).
