Mojokerto,Sekilasmedia.com– Sebuah video Kepala Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bernama Slamet, yang berjoget mengikuti irama musik dangdut di dalam ruang kerja Kantor Kecamatan Sooko, mendadak viral dan ramai diperbincangkan warganet.
Video yang diunggah di media sosial itu menuai beragam komentar dari masyarakat. Banyak yang menganggap aksi berjoget di ruangan kerja pemerintahan tidak pantas dilakukan, meskipun dalam suasana hiburan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Sooko, Masluchman, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang berlangsung pada akhir Agustus lalu, tepatnya dalam rangka memperingati Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN). Menurutnya, keberadaan electone dalam acara tersebut merupakan sumbangan dari Kades Tempuran yang kebetulan memiliki grup musik dangdut.
“Memang ada electone, itu bantuan dari Pak Kades Tempuran. Kebetulan beliau punya grup dangdut. Video yang diunggah di media sosial itu sebenarnya hanya untuk bercanda saja, tidak ada maksud lain,” jelas Masluchman.
Meski begitu, perhatian publik terlanjur tersedot oleh potongan video yang beredar di dunia maya. Menyikapi hal ini, Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., atau yang akrab disapa Gus Barra, mengingatkan seluruh camat di wilayah Kabupaten Mojokerto agar lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkungan kerja pemerintah.
“Pesan saya kepada semua camat, kalau membuat kegiatan jangan sampai menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apalagi sampai menyinggung perasaan warga,” tegas Gus Barra.
Bupati menambahkan, di tengah kondisi sosial saat ini, kegiatan yang lebih tepat dilakukan adalah kegiatan yang menyejukkan dan bermanfaat, seperti pengajian atau acara kebersamaan lainnya yang tidak menimbulkan polemik.
“Mengingat kondisi sekarang, mari buat kegiatan yang sejuk, seperti pengajian atau kegiatan sejenisnya. Hingga saat ini video itu belum sampai lewat beranda medsos saya,” seloroh Gus Barra sambil berkelakar.
Dengan adanya peringatan dari Bupati, diharapkan jajaran pemerintahan kecamatan hingga desa lebih bijak dalam menyelenggarakan kegiatan, khususnya yang melibatkan media sosial, agar tidak menimbulkan salah tafsir atau polemik di tengah masyarakat.
