Tabanan,Sekilasmedia.com-
Ratusan lembar seng yang sempat dipasang para petani sebagai bentuk protes di kawasan sawah DTW Jatiluweh, Kecamatan Penebel, akhirnya dibongkar, Senin (5/1).
Penurunan seng seng tersebut dilakukan setelah Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bertemu dengan para petani Jatiluweh dan 13 pelaku akomodasi pariwisata di wilayah itu.
Bupati Sanjaya mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mencari jalan tengah atas persoalan yang terjadi di Jatiluweh.
Penyelesaian masalah tidak semata bisa dilihat dari aspek hukum, namun juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Setelah kami terima permohonan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, langsung rapat dengan Forkopimda,” katanya.
Selain itu, Bupati Sanjaya mengaku telah bertemu dengan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali dan mendapatkan lampu hijau terkait kemungkinan penerapan moratorium.
Semoga dengan kebijakan itu mampu melindungi ekonomi masyarakat Jatiluweh, yang sempat terpuruk karena anjloknya kunjungan mencapai 80 persen.
“Kalau kunjungan turun sampai 80 persen pemerintah rugi, masyarakat juga rugi. Semua terdampak, baik lapangan pekerjaan maupun pendapatan juga terpengaruh,” ujarnya.
Diharapkan moratorium yang tengah diformulasikan dapat melahirkan kebijakan yang menata kembali Jatiluweh agar tetap lestari tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi arogansi dalam memanfaatkan lahan sawah. “Kalau semua membangun di sawah, apa yang bisa dilihat tamu yang datang ke Jatiluweh, karena sawah itu daya tarik utamanya,” tandas Bupati.
Sementara itu, Manajer Operasional DTW Jatiluwih, John Ketut Purna, menyambut positif pencabutan seng tersebut. Pihak manajemen akan segera menyampaikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk ASITA Bali dan paguyuban pariwisata.
“Seng sudah dibuka atas inisiatif Bapak Bupati dan jajarannya. Harapan kami, tidak ada lagi keributan di Jatiluwih karena dampaknya sangat besar terhadap kunjungan wisatawan,” ungkapnya.
Untuk pemulihan citra pariwisata Jatiluwih membutuhkan waktu, termasuk penyusunan kembali paket wisata yang diperkirakan memerlukan waktu hingga enam bulan. Sedangkan paket wisata akan dirancang mulai 1 April ke depan.
“Yang penting sekarang kondusifitas terjaga dan kepercayaan wisatawan bisa kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya puluhan akomodasi pariwisata di DTW Jatiluweh disegel Pansus TRAP DPRD Bali, karena melanggar aturan tata ruang, dibangun di zona lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan kawasan lindung UNESCO.
