Jember,Sekilasmedia.com- Bupati Jember Muhammad Fawait bergerak cepat merespons keluhan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Fawait resmi membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memperketat pengawasan di lapangan.
Langkah ini diambil menyusul adanya laporan mengenai kendala teknis dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Satgas ini nantinya akan mengawasi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kecamatan di Jember.
“Pengawasan difokuskan pada kualitas makanan, kebersihan dapur, serta pemenuhan standar gizi bagi para siswa penerima manfaat,” seru Gus Fawait, sapaan akrabnya, Kamis (26/2/2026).
Selanjutnya kata dia, keputusan pembentukan Satgas ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, ditemukan beberapa titik SPPG yang menyajikan menu makanan yang dinilai kurang layak konsumsi bagi para siswa.
“Satgas ini kami bentuk karena ada beberapa titik SPPG yang menyajikan menu makanan yang dinilai kurang layak konsumsi bagi para siswa,” ujarnya.
Terkait temuan tersebut, Gus Fawait secara tegas menyatakan akan pasang badan. Dia menegaskan tidak akan melemparkan kesalahan kepada pihak lain atas kekurangan yang terjadi di wilayahnya.
“Ini bukan kesalahan pemerintah pusat maupun Presiden. Jika ada kekurangan di Jember, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala daerah,” paparnya.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jember. Gus Fawait berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas layanan gizi bagi siswa semakin membaik ke depannya.
“Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekadar inspeksi mendadak (sidak). Pemerintah Kabupaten Jember sedang menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi demi menjaga transparansi,” tambahnya.
Setiap dapur SPPG direncanakan bakal dipasang kamera CCTV yang terhubung langsung dengan pusat kontrol Satgas. Dengan teknologi ini, proses pengolahan makanan dapat dipantau secara real-time.
“Pengawasan mencakup pemantauan visual, pembaruan menu harian, serta rekomendasi tegas jika ditemukan pelanggaran,” ungkapnya.
Selain CCTV, seluruh pengelola SPPG kini diwajibkan mengirimkan foto dan data menu makanan setiap hari melalui grup koordinasi khusus. Jika ditemukan pelanggaran berat, Gus Fawait tak segan merekomendasikan Badan Gizi Nasional untuk memutus kerja sama dengan pengelola bermasalah tersebut.
“Kami ingin memastikan anak-anak sehat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan pangan lokal,” pungkasnya.
