Daerah

Ning Ita Tekankan Musrenbang Kranggan 2027 Selaraskan Aspirasi Warga dengan Arah Pembangunan Kota

×

Ning Ita Tekankan Musrenbang Kranggan 2027 Selaraskan Aspirasi Warga dengan Arah Pembangunan Kota

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka Musrenbang Kecamatan Kranggan 2027 di Kantor Kecamatan Kranggan.(foto: Wibowo)

Mojokerto, Sekilasmedia.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme resmi dan prioritas dalam menyerap aspirasi masyarakat, setelah visi dan misi kepala daerah.

Hal ini disampaikan wali kota saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Kranggan 2027, di Kantor Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Kamis (26/2/2026).

“Musrenbang ini adalah ruang resmi yang dijamin undang-undang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan masyarakat, melalui sistem bottom-up dari tingkat kelurahan hingga nasional,” tuturnya.

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi serta ketahanan sosial budaya berbasis sektor unggulan daerah.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Meminta Pemkab. Blitar Fokus Bangun Jalan Akses Pantai Selatan

Namun demikian, setiap kecamatan dan kelurahan memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga usulan pembangunan disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil di wilayah masing-masing.

Untuk memastikan usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal, Ning Ita meminta agar data yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini bertujuan agar pada Musrenbang tingkat kota tersedia data yang akurat, terukur, dan selaras dengan visi misi Wali Kota dan arah pembangunan 2027.

“Musrenbang menjadi forum strategis untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat, agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil tiap wilayah, meski tetap mengacu pada tema pembangunan tahunan,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa usulan pembangunan tidak hanya bertumpu pada dana kelurahan, tetapi harus terintegrasi dengan anggaran dinas terkait. Menurutnya, program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi merupakan urusan wajib pemerintah yang harus tercermin dalam perencanaan pembangunan.

BACA JUGA :  Polres Gresik Gulung 39 Tersangka Pengedar Narkoba selama 12 Hari

“Seluruh program harus tepat sasaran dan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan ketimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Kranggan, Sutilah, menyampaikan bahwa pra-Musrenbang Kecamatan Kranggan menghasilkan 101 usulan, terdiri atas 59 usulan bidang fisik, 22 usulan bidang ekonomi, dan 20 usulan bidang pembangunan manusia. Seluruh usulan tersebut telah disesuaikan dengan kamus usulan perangkat daerah serta kebutuhan masing-masing kelurahan.

Ia menambahkan, pada Musrenbang Kecamatan Kranggan akan kembali digodok sebelum dibahas pada Musrenbang tingkat kota.(adv-kom)