PALEMBANG,Sekilasmedia.com-
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengambil langkah strategis dalam menjawab tantangan demokrasi ke depan dengan memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha.
Upaya ini mengemuka dalam audiensi JPPR bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa di ruang audiensi wali kota palembang.
Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu Serentak 2029. Jumat (13/02/2026)
Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra, SE mengungkapkan, meskipun angka partisipasi pada Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat mencapai sekitar 86 persen, terdapat indikasi penurunan kualitas partisipasi politik, khususnya di tingkat lokal.
Menurutnya, antusiasme masyarakat mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama di kalangan pemilih pemula. Partisipasi yang tinggi secara kuantitatif belum tentu diikuti dengan kesadaran politik yang matang.
“Kami melihat ada penurunan yang cukup signifikan dalam hal antusiasme dan kualitas keterlibatan politik masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari akar rumput, terutama kelompok pemuda yang akan mendominasi komposisi pemilih pada 2029 nanti,” ujar Hasan.
la menegaskan, tanpa intervensi pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, bonus demografi justru berpotensi menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih banyak menyasar mahasiswa dan pelajar SMA, JPPR kini mulai merambah siswa SMP. Langkah ini dinilai relevan karena pada Pemilu 2029 mendatang, pelajar SMP saat ini akan berstatus sebagai pemilih pemula.
“Ini strategi preventif dan jangka panjang. Kita ingin membangun kesadaran politik sejak dini. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka bukan sekadar formalitas, tetapi menentukan arah kebijakan publik,” jelas Hasan.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak bangku SMP, diharapkan pemilih muda Palembang pada 2029 tidak hanya hadir ke TPS karena kewajiban administratif, melainkan sebagai pemilih cerdas yang memahami konsekuensi pilihan politiknya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi investasi demokrasi jangka panjang. Di tengah derasnya arus informasi digital dan polarisasi opini di media sosial, literasi politik menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda tidak mudah terjebak disinformasi, populisme dangkal, maupun transaksi politik sesaat. Tutupnya ( ril/Lin)
