Gresik, Sekilasmedia.com – Pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahap I tahun 2026 ini, anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Danang Swantara menyampaikan dua perda, pada Minggu (8/3/2026), bertempat di Kantor PAC Partai Gerindra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
Peraturan daerah tersebut meliputi, Peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pertama, terkait Peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, menurut Danang Swantara bahwa keberadaan perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini, maka akan menyerap tenaga kerja lokal/ masyarakat Kabupaten Gresik di perusahaan-perusahaan.
” Terutama sekali terkait penempatan tenaga kerja di setiap perusahaan, dimana disyaratkan penyerapan kuota tenaga kerja lokal sebesar 60 persen. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi dan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik,” terangnya.
Selanjutnya, untuk Perda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, menurut Danang bahwasannya peran pemerintah terutama pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan permintaan kebutuhan pekerja migran Indonesia ke masyarakat, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI sesuai kebutuhan perusahaan di negara tujuan.
Selanjutnya, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan memberikan perlindungan kepada PMI jika terjadi masalah dikemudian hari. Namun, Danang Swantara juga berharap kepada pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri untuk mengurangi PMU ke luar negeri.
Penulis : Rudi
Editor. : Erik
