Malang, sekilasmedia.com– Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang menggelar buka puasa bersama Ramadan 1447 Hijriah di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), fraksi partai, hingga jajaran struktural partai mulai dari PAC, ranting, anak ranting, badan, sayap partai, serta Satgas PDI Perjuangan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus memperkuat semangat gotong royong seluruh struktur partai.
Menurutnya, kegiatan buka bersama ini merupakan hasil kolaborasi tiga level struktur partai, mulai dari DPP, DPD, hingga DPC PDI Perjuangan, yang juga melibatkan seluruh jajaran fraksi PDI Perjuangan di Malang Raya, khususnya Kota Malang.
Ia menyebut, pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan DPP, yakni Andreas Eddy Susetyo, serta perwakilan DPD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko.
“Melalui kegiatan ini kami menyampaikan kepada seluruh jajaran struktural bahwa agenda hari ini merupakan bentuk gotong royong dari seluruh tingkatan partai. Ke depan kami berharap bisa terus menjadi kepanjangan tangan DPP untuk menjalankan program dan kebijakan partai, termasuk yang berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini,” ujar Amithya kepada wartawan.
Ia menambahkan, struktur partai di daerah juga diharapkan mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan partai melalui jalur pemerintahan maupun program kerakyatan yang langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok pasca Lebaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih awal agar dampak inflasi tidak semakin membebani masyarakat, terutama di tengah melemahnya daya beli.
“Kalau tindakan baru dilakukan setelah harga naik, tentu sudah terlambat. Karena itu langkah antisipasi harus dilakukan sejak sekarang,” ujarnya.
Ia menilai penurunan daya beli masyarakat mulai terlihat dari aktivitas pasar yang tidak seramai tahun sebelumnya. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin berat apabila harga kebutuhan pokok meningkat.
Selain persoalan ekonomi, Andreas juga menyoroti potensi tantangan di sektor pangan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang setelah periode musim hujan yang berkepanjangan.
Hal tersebut, kata dia, harus diantisipasi pemerintah daerah melalui kebijakan yang tepat, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Meski banyak daerah mengeluhkan keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer dan berbagai penyesuaian fiskal, APBD yang ada harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa ideologi PDI Perjuangan menempatkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil sebagai prioritas utama, seperti petani, nelayan, buruh, serta pelaku usaha mikro.
Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah daerah, lanjut Andreas, adalah memprioritaskan belanja APBD untuk produk-produk dari pelaku UMKM lokal guna menggerakkan perekonomian daerah.
Selain itu, pihaknya juga tengah mendorong harmonisasi siklus anggaran antara APBN dan APBD agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mengelola arus kas.
Menurutnya, selama ini masih terdapat dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tersimpan di bank pembangunan daerah namun belum dapat dimanfaatkan karena harus menunggu proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Dengan harmonisasi siklus anggaran tersebut, diharapkan pemanfaatan dana bisa dilakukan lebih awal sehingga dapat membantu pergerakan ekonomi di daerah,” pungkasnya.
Penulis : S Basuki
