Bondowoso,Sekilasmedia.com– Pemerintah Kabupaten Bondowoso menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Bondowoso dalam aksi demonstrasi (5/2). Tanggapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathor Rozi, saat diwawancarai usai kegiatan di Ruang Sabha Bina Praja.
Sekda menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya ucapkan terima kasih ya terhadap adik-adik, mahasiswa, menyampaikan. jalankan. Karena itu bagian dari kepedulian untuk sama-sama membangun Bondowoso, cinta terhadap Bondowoso, sehingga ikut mengawal bagaimana kemudian APBD itu berpihak kepada rakyat. APBD betul-betul digunakan untuk pembangunan Bondowoso. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah komposisi belanja pegawai dalam APBD. Sekda menjelaskan bahwa setelah dilakukan perhitungan secara rinci, porsi belanja pegawai saat ini berada di angka 38,68 persen.
“Kemudian terkait dengan anggaran belanja pegawai. Setelah kita hitung detail bersama-sama, tadi sudah saya paparkan bahwa belanja pegawai kita itu 38,68 persen, tidak sampai 40 juga. Itu pun ketika sudah transfer ke daerah atau pendapatan transfer kita juga sudah menurun, berkurang drastis,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah menargetkan penyesuaian belanja pegawai sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur batas maksimal sebesar 30 persen pada tahun 2027.
“Tapi pada prinsipnya bahwa undang-undang HKBD itu mengatur bahwa tahun 2027 sudah harus memastikan maksimal belanja pegawai itu 30 persen. Ini ikhtiar kita lakukan di tahun 2027,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan beberapa strategi, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja, serta pengalihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi pegawai pemerintah pusat.
“Apa saja strateginya? Yang pertama pasti peningkatan PAD. Yang kedua, evaluasi kinerja. Kemudian yang ketiga, pengalihan PPL menjadi pegawai pusat. Itu juga menjadi bagian dari ikhtiar ikhtiar yang kita lakukan, sehingga nanti belanja pegawai itu bisa sampai 30 persen,” ujarnya.
Selain belanja pegawai, Sekda juga menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa dalam APBD tidak sepenuhnya merupakan pengeluaran yang bersifat habis pakai.
“Kemudian yang kedua, terkait dengan belanja barang jasa. Saya ini maksud belanja-belanja jasa itu bukan belanja habis, tidak. Di dalamnya juga ada untuk UHC, bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Lingkarannya cukup besar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah program pelayanan publik juga masuk dalam pos anggaran tersebut.
“Kemudian di dalamnya untuk juga BLUD. Ini juga digunakan untuk BOS, BOS itu Bantuan Operasional Sekolah, BGSD, SMP. Jadi, bantuan belanja barang jasa itu bukan kemudian dipahami belanja barang habis, tidak. Bahkan di dalamnya juga ada untuk honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru waktu, di dalamnya. Yang itu kurang lebih 40-an miliar,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait perbaikan infrastruktur, Sekda menyebut pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah.
“Perbaikan di tahun ini sudah 100 kilo kita. Di tahun 2006 ini sudah 105 kilo jalan-jalan. Iya, jadi baik itu untuk yang rekonstruksi jalan maupun yang pemeliharaan jalan, itu kita sudah sampai 150, belum lagi yang perbaikan jalan desa, kemudian ada jalan lingkungan. Total ada 130-an kita,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa titik perbaikan jalan tersebar hampir merata di berbagai kecamatan dan seluruhnya telah direncanakan berdasarkan data pemerintah daerah.
“Ya hampir merata sebenarnya. Itu sudah ada datanya. Ada, ada datanya. Nanti di dinas BSBK datanya itu ada. Tahun ini yang dikerjakan di mana aja, semuanya ada datanya. Karena seluruhnya itu berbasis data,” katanya.
Sekda juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi anggaran kepada masyarakat.
“Terus ada juga tentu tentang APBD yang bagaimana terbuka transparan ke masyarakat. Kita terbuka. Ya silahkan bisa diakses di website-nya kita. Karena APBD itu memang untuk masyarakat. Silahkan diakses,” ujarnya.
Terkait aspirasi mahasiswa mengenai kanal komunikasi dengan pemerintah, Sekda mengatakan bahwa pemerintah daerah akan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka.
“Aspirasi untuk bagaimana membuka ruang kanal sehingga ada pertemuan tiga bulanan. Kita catat kan kita lakukan itu” katanya.
