Probolinggo,Sekilasmedia.com-DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4). Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.
Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme evaluasi LKPJ kepala daerah oleh DPRD. Dalam aturan tersebut, hasil pembahasan legislatif wajib disampaikan dalam forum resmi sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD dan dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, bersama Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santy Wilujeng. Sejumlah anggota dewan serta jajaran perangkat daerah turut hadir mengikuti jalannya sidang.
Perwakilan panitia khusus (pansus), Muchlas Kurniawan, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan refleksi menyeluruh atas pelaksanaan program pemerintah selama satu tahun anggaran. Ia menilai laporan tersebut tidak sekadar dokumen formal, melainkan bahan evaluasi yang mencerminkan efektivitas kebijakan daerah.
“Seluruh capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah di bawah koordinasi kepala daerah, dengan pengawasan DPRD,” ujarnya dalam forum tersebut.
DPRD dalam rekomendasinya juga menyoroti pentingnya pergeseran fokus pembangunan. Pemerintah daerah diminta untuk lebih menitikberatkan pada kualitas hasil program, bukan hanya pemenuhan indikator administratif.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan bahwa berbagai masukan dari DPRD akan menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan ke depan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masih ada target yang belum optimal, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi daerah, kata dia, menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, angka kemiskinan dan ketimpangan juga mengalami penurunan.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap mengantisipasi sejumlah risiko, seperti potensi kenaikan kredit bermasalah serta pengaruh ketidakpastian global terhadap stabilitas ekonomi lokal.
“Penyesuaian target pembangunan akan terus kami lakukan agar arah kebijakan tetap adaptif, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan disampaikannya rekomendasi ini, DPRD berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
