Daerah

Ironis, Video Viral Anggota DPRD Jember Main Game Saat Bahas Stunting

×

Ironis, Video Viral Anggota DPRD Jember Main Game Saat Bahas Stunting

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Jember asyik main game saat rapat stunting. (Foto tangkapan layar)

Jember,Sekilasmedia.com-Video suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Jember mendadak ramai diperbincangkan warganet usai beredar di media sosial, Senin 11 Mei 2026.

Rapat itu dihadiri Dinas Kesehatan, BPJS, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Jember untuk membahas persoalan stunting di wilayah Jember.

Dalam forum tersebut, DPRD meminta penanganan stunting dilakukan objektif dan tidak dijadikan alat kepentingan politik tertentu.

Namun perhatian publik justru teralihkan pada seorang peserta rapat yang diduga bermain game Clash of Clans melalui telepon genggamnya.

BACA JUGA :  Organisasi Kades di Mojokerto Pecah Kongsi, PKD Tunjukkan Eksistensinya Dengan Halal Bihalal

Tak hanya itu, peserta rapat tersebut juga terlihat merokok di dalam ruang rapat berpendingin udara saat pembahasan berlangsung.

Potongan video itu kemudian diunggah akun Instagram @pak_jitu bersama akun @aslijembermat hingga akhirnya viral dan menuai komentar beragam.

Banyak netizen menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dalam agenda resmi pemerintahan, terlebih pembahasannya menyangkut kesehatan anak.

Akun Instagram @ophiedanzo menulis, “Rapat DPRD main game, Dinas Kesehatan sambil ngerokok. Dan kita ngasih gaji buat mereka.”

BACA JUGA :  Strategi Reunifikasi Korea: Teguh Santosa dan Teori Permainan

Komentar lain datang dari akun @Joddycaprinata. “Main game, ngerokok, digaji plus dapat tunjangan pula. Wow,” tulisnya dalam kolom komentar.

Sosok dalam video itu diduga merupakan Gus Syahri Fadil Muzakki, anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra.

Meski nama tersebut ramai disebut publik, hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait video yang beredar luas di media sosial.

Viralnya rekaman rapat itu memunculkan harapan masyarakat agar pejabat daerah lebih menjaga etika dan profesionalisme dalam agenda pemerintahan.