Bondowoso,Sekilasmedia.com – Penguatan ketahanan ekonomi nasional menjadi perhatian bersama Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dan kalangan akademisi dalam Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di Ballroom Grand Padies Hotel Bondowoso, Selasa (30/6/2026).
Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hj. Zeiniye, S.Ag., M.E., Dosen Universitas At-Taqwa Bondowoso Abdullah Yaqin, M.E., dan Ketua STAI Al-Utsmani Bondowoso Dawimatus Sholihah, S.Pd., M.E. Ketiganya memaparkan strategi dari sudut pandang masing-masing dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pemaparannya kepada mahasiswa, Hj. Zeiniye menegaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Good Governance merupakan fondasi utama dalam menjaga investasi, stabilitas fiskal, ketahanan pangan, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Menurut politisi perempuan itu, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang, fluktuasi nilai tukar, hingga transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Karena itu, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan Single Data Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat.
Sementara itu, Abdullah Yaqin menyoroti pentingnya sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai sektor tersebut memiliki peran strategis karena tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan, tetapi juga menyerap tenaga kerja, mendukung industri, hingga menjadi penyangga ekonomi saat terjadi krisis.
“Sektor pertanian merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor ini juga menyerap tenaga kerja, menyediakan bahan baku industri, mendukung ekspor komoditas, serta menjadi penyangga ekonomi ketika terjadi krisis,” jelas Abdullah Yaqin.
Dosen muda Universitas At-Taqwa Bondowoso itu mengungkapkan, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses permodalan, hingga minimnya regenerasi petani. Karena itu, ia mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi, pembangunan irigasi, hilirisasi hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.
Di sisi lain, Ketua STAI Al-Utsmani Bondowoso, Dawimatus Sholihah, menekankan bahwa kepastian hukum dan reformasi regulasi merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
“Kepastian hukum dan reformasi regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi investor, tetapi juga menjamin tegaknya nilai keadilan (al-‘adalah), amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat,” ungkap Dawimatus.
Menurut akademisi perempuan itu, reformasi regulasi harus diwujudkan melalui penyederhanaan birokrasi, transparansi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.
Seminar nasional tersebut menjadi ruang bertukar gagasan antara legislatif, akademisi dan mahasiswa mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta pembangunan sektor pertanian yang berdaya saing, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan ketahanan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
