Daerah

Pemkab Bondowoso Bangun Ekonomi Pesantren dari Ekosistem ZISWAF Produktif

×

Pemkab Bondowoso Bangun Ekonomi Pesantren dari Ekosistem ZISWAF Produktif

Sebarkan artikel ini
Suasana Seminar Nasional Festival Muharram 1448 H berteman "Sinergi Membangun Ekosistem ZISWAF Produktif Pesantren yang Mandiri dan Berkelanjutan" Sabtu, 20 Juni 2026 M. (Foto: Sekilas Media Bondowoso)

Bondowoso,Sekilasmedia.com- Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat peran pesantren sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Melalui penguatan ekosistem Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif, pesantren didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag. saat membuka Seminar Nasional Festival Muharram 1448 H x Road to Fesyar SAMARA bertema “Sinergi Membangun Ekosistem ZISWAF Produktif Pesantren yang Mandiri dan Berkelanjutan” di Pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember tersebut menghadirkan narasumber KH Faiz AHZ, M.Fil. selaku Ketua DPW HEBITREN Jawa Timur, Yono Haryono selaku Kepala Divisi Implementasi KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta Prof. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si., Guru Besar Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Universitas Airlangga. Seminar dipandu moderator Vidy, sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Myrnawati Savitri, menyampaikan opening remarks.

Dalam sambutannya, Bupati Hamid menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Jember yang selama ini konsisten membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember atas sinergi dan kolaborasi yang terus dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendorong penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren,” ujar Hamid.

Menurut beliau, pesantren merupakan institusi strategis yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga berperan sebagai pusat pembentukan karakter, dakwah, pemberdayaan masyarakat, serta benteng moral dan sosial.

Di Kabupaten Bondowoso, pesantren telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga budaya berkembang di lingkungan pesantren sehingga masa depan pesantren juga menjadi bagian dari masa depan daerah.

BACA JUGA :  Cegah Penyebaran PMK, Polres Gresik Gelar Penyemprotan Disinfektan

Namun demikian, Hamid mengakui bahwa pesantren saat ini menghadapi berbagai tantangan baru. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi santri, hingga kebutuhan digitalisasi tata kelola yang semakin tidak terelakkan.

Selain itu, perubahan ekonomi global dan dinamika sosial menuntut pesantren untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya.

“Pembiayaan bukan sekadar persoalan uang, melainkan instrumen strategis untuk membangun masa depan pesantren. Pesantren membutuhkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan mandiri,” tegasnya.

Menurut Hamid, selama ini sebagian besar pesantren masih bergantung pada iuran santri, donasi masyarakat, serta bantuan pemerintah. Pola tersebut dinilai masih penting, namun belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren dalam jangka panjang.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendorong lahirnya paradigma baru berupa pembiayaan pesantren berbasis komunitas. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan ekonomi pesantren karena pada hakikatnya pesantren tumbuh dari masyarakat, berkembang bersama masyarakat, dan kembali memberikan manfaat kepada masyarakat.

Beliau menilai keterlibatan alumni, jamaah, pelaku usaha, pemerintah, perbankan syariah, lembaga zakat, akademisi, hingga komunitas sosial akan memperkuat fondasi ekonomi pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, Hamid juga menyoroti pentingnya pengelolaan ZISWAF produktif sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya bagaimana menghimpun ZISWAF, tetapi bagaimana mengelolanya secara produktif. Kita harus menggeser orientasi dari pola konsumtif menuju pola produktif,” katanya.

Beliau menjelaskan wakaf produktif dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, pusat perdagangan, rumah produksi, maupun unit usaha pesantren. Sementara zakat, infak, dan sedekah dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan kapasitas santri.

Menurutnya, apabila seluruh instrumen tersebut dikelola secara profesional dan produktif, maka akan tercipta siklus ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi pesantren maupun masyarakat sekitar.

BACA JUGA :  BUPATI BERTINDAK SEBAGAI INSPEKTUR UPACARA PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH HUT RI KE 73 TAHUN 2018 DI ALUN -ALUN LUMAJANG

Selain ZISWAF, Hamid juga menilai alumni pesantren merupakan aset besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Alumni yang tersebar di berbagai daerah dan profesi dapat menjadi sumber dukungan finansial, jejaring usaha, transfer pengetahuan, hingga akses kemitraan strategis bagi pesantren.

Beliau juga mendorong pesantren untuk mengembangkan unit usaha produktif di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan, industri kreatif, ekonomi digital, hingga pengembangan produk halal.

“Pesantren perlu didorong menjadi pusat kewirausahaan sosial yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di era digital, Hamid menegaskan bahwa transformasi teknologi harus menjadi bagian dari strategi penguatan pembiayaan pesantren. Pemanfaatan QRIS, sistem pembayaran digital, platform donasi digital, hingga sistem informasi keuangan diyakini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren.

“Semakin transparan pengelolaan keuangan pesantren, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula partisipasi yang akan diberikan kepada pesantren,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, lanjut Hamid, memandang penguatan pesantren bukan hanya agenda keagamaan, melainkan bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Karena itu pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga amil zakat.

Beliau optimistis pesantren-pesantren di Bondowoso akan semakin kuat apabila mampu membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Pesantren yang mandiri diyakini akan melahirkan santri yang mandiri, masyarakat yang berdaya, dan pada akhirnya menjadi fondasi bagi terwujudnya Bondowoso yang maju, religius, sejahtera, dan berdaya saing.

“Mari kita jadikan ZISWAF produktif sebagai instrumen pemberdayaan. Mari kita jadikan pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat dan membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pesantren, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam satu tujuan besar, yaitu mewujudkan pesantren yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.