Asahan,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Parlinsos Digital) Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/08/2026) pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, Kepala BPS Kabupaten Asahan, para Camat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa penyatuan menjadi satu data tunggal merupakan kunci utama dan landasan mutlak dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Ia menekankan bahwa ke depan, data menjadi acuan kerja yang tidak dapat diganggu gugat untuk memastikan hak masyarakat yang berhak terpenuhi dengan benar.
Bupati meminta Dinas terkait yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk segera menyelaraskan data mulai dari desil 1 hingga desil 5 agar sesuai dengan kondisi riil. Hal ini dilakukan demi menghindari ketidaktepatan sasaran yang dapat merugikan warga kurang mampu yang seharusnya menerima dukungan dari pemerintah.
Kepada para Camat, Bupati berpesan agar bekerja secara aktif, teliti, dan bertanggung jawab penuh atas pendataan di wilayahnya masing-masing. Mereka diwajibkan hanya menggunakan data yang telah diverifikasi akurasinya, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta meninggalkan pola kerja yang masih mengacu pada data usang atau tidak relevan.
Rapat tersebut juga menghadirkan sesi pemaparan materi dari narasumber ahli. Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar, S.Si., M.Si., menyampaikan peran BPS dalam perluasan uji coba digitalisasi Parlinsos. Dilanjutkan Kepala Dinas Sosial Jutawan Sinaga, S.STP., M.A.P., yang memaparkan kesiapan pelaksanaan program, serta Plt. Kepala Dinas Dukcapil yang menjelaskan percepatan Integrasi Kependudukan Digital.
Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa ini berlangsung aman, lancar, serta sukses hingga berakhir pukul 11.30 WIB. Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk membangun data yang akurat sebagai dasar pelayanan publik yang semakin baik dan tepat guna.
