Daerah

DPRD Labuhanbatu terima aspirasi HMI, sepakat bahas 4 rekomendasi penguatan transparansi anggaran

×

DPRD Labuhanbatu terima aspirasi HMI, sepakat bahas 4 rekomendasi penguatan transparansi anggaran

Sebarkan artikel ini
DPRD Labuhanbatu terima aspirasi HMI, sepakat bahas 4 rekomendasi penguatan transparansi anggaran, sekilasmedia.com, Arif

Labuhanbatu,Sekilasmedia.com-Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu bersama para Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (31/8/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi HMI pada aksi damai yang dilaksanakan Kamis (27/8/2026) lalu. Dalam aksi tersebut, HMI menyoroti persoalan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran DPRD, khususnya terkait perjalanan dinas, rapat kerja, dan studi banding.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu menerima penyampaian aspirasi secara terbuka. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk membuka ruang dialog dan menjaga komunikasi dengan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai elemen penting dalam demokrasi,” ujar Ketua DPRD.

BACA JUGA :  Menjelang Pilkades Serentak 2023, Kapolres Pasuruan Gelar Dialog Dan Silaturahmi Bersama Perangkat Desa

Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan keterbukaan anggaran DPRD, dalam dialog tersebut HMI mengajukan 4 rekomendasi kebijakan strategis kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu:

1. Forum “DPRD Mendengar”
Melaksanakan dialog 3 bulan sekali antara Anggota DPRD dan HMI. Tujuannya untuk menampung aspirasi langsung sebelum pembahasan APBD dan Raperda. Output berupa notulensi dan rekomendasi resmi ke komisi terkait.

2. Sekolah Legislasi & Anggaran Rakyat
HMI bersama Badan Legislasi DPRD menyelenggarakan pelatihan untuk mahasiswa. Materi meliputi cara membaca APBD, mengawal pembahasan Perda, dan mekanisme Pokok Pikiran. Tujuannya melahirkan pengawas anggaran dari akar rumput.

3. Tim Kawal APBD & Temuan BPK
Membentuk tim kecil gabungan DPRD dan HMI. Tugasnya mengawal tindak lanjut temuan BPK di setiap OPD hingga tuntas, agar tidak ada kebocoran anggaran.

BACA JUGA :  Pengedar Ganja 5 Kg Jaringan Medan Bali Ditangkap

4. Portal Transparansi Bersama
Mendorong DPRD membuat website keterbukaan informasi. HMI siap membantu sosialisasi ke kampus dan desa. Isi portal mencakup data APBD, Pokir Anggota, Laporan Reses, dan Jadwal RDP Terbuka.

Pimpinan DPRD menyambut baik rekomendasi tersebut dan akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Musyawarah dan komisi.

Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya menegaskan, 4 rekomendasi ini adalah jawaban konkret HMI atas persoalan anggaran yang disuarakan.

“Kami tidak hanya kritik. Kami hadir dengan solusi. 4 poin ini adalah bentuk dukungan kami agar DPRD benar-benar transparan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.