Gresik,Sekilasmedia.com-Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam mempersiapkan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik Tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan terarah dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Komitmen itu disampaikan Gus Yani saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tersebut menjadi forum komunikasi untuk membahas perkembangan agenda pengupahan tahun depan.
Dalam pertemuan itu, perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).
Pembahasan UMK 2027 meliputi sejumlah komponen perhitungan, antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Yani menegaskan, diperlukan jadwal pembahasan yang jelas agar setiap tahapan perumusan rekomendasi pengupahan dapat berjalan sistematis dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“ Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar karakteristik dunia usaha di Gresik dipetakan secara menyeluruh, mulai dari perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan serta keberlanjutan perusahaan.
“ Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yani mengungkapkan bahwa Pemkab Gresik telah menerima surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Data KHL dari BPS juga menjadi salah satu acuan dalam pembahasan agar rekomendasi pengupahan mencerminkan kondisi pekerja dan kemampuan dunia usaha.
“ Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Proses perumusan UMK 2027 selanjutnya mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan tercapai kesepakatan yang berimbang sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Sesuai jadwal, Gubernur Jawa Timur paling lambat menetapkan UMK 2027 pada 25 November 2026. Pemkab Gresik berharap seluruh tahapan pembahasan dan penyampaian rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu demi menghasilkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Kabupaten Gresik.






