Gresik,Sekilasmedia.com-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Wongso Negoro, menyosialisasikan dua peraturan daerah (Perda) kepada masyarakat di Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Minggu sore (15/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti warga dari daerah pemilihan (dapil) Menganti-Kedamean dengan menghadirkan narasumber Ahmad Junaedi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik.
Dua regulasi yang disosialisasikan yakni Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.
Wongso Negoro menjelaskan, Perda tentang larangan peredaran minuman keras menjadi landasan hukum sekaligus bentuk komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.
Menurutnya, Satpol PP sebagai aparat penegak perda memiliki kewenangan melakukan operasi penertiban dan pemberantasan peredaran miras bersama kepolisian. Penindakan juga dapat dilakukan terhadap warung kopi maupun toko yang diduga menjual minuman keras berdasarkan laporan masyarakat.
” Penanganan larangan peredaran minuman keras merupakan tanggung jawab bersama, mulai pemerintah desa atau kelurahan, pemerintah daerah, masyarakat hingga aparat penegak hukum. Dengan sinergi tersebut, kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, dapat terlindungi dari bahaya miras,” ujarnya.
Sementara itu, terkait Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Wongso menegaskan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif dan progresif.
Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat, guna memastikan penyandang disabilitas memperoleh penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara optimal.
” Dengan fokus pada pelayanan khusus, peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, aksesibilitas, dan kemandirian penyandang disabilitas. Semua itu membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh sektor agar tercipta masyarakat yang inklusif,” imbuhnya.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan memahami substansi kedua perda sekaligus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan ramah bagi seluruh warga.






