Probolinggo, Sekilasmedia.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 62 desa Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan pada Minggu (02/05/2021), semakin memanas dan keruh. Menjelang pemilihan itu, LSM LIRA setempat menemukan potensi kericuhan dan bentuk kecurangan money politic di sejumlah desa.
Ketua Tim Investigasi LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami menyampaikan, dalam pemantauan dan investigasi timnya di lapangan, banyak sekali aksi money politic yang terungkap. Bahkan hampir di seluruh desa menyebarkan ‘uang pelicin’ itu pada masyarakat.
Ia menegaskan, aksi money politic itu sudah sangat menciderai demokrasi dalam pilkades. Parahnya lagi, aksi money politic itu, dilakukan dengan sangat ketara pada khalayak. Di setiap bingkisan dan amplop yang ditabur pada masyarakat bergambar foto calon kepala desa (cakades).
“Kami menemukan banyak kecurangan yang dilakukan oleh cakades di lapangan, terutama soal money politic. Hampir seluruh desa melakukan hal itu. Kami berharap pemerintah daerah lebih jeli lagi dalam pemantauanya,” tegas Deni.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan ada potensi kericuhan yang bakal terjadi saat orkestrasi demokrasi itu berlangsung. Kata Dia, ada sejumlah desa yang ditemukan mendatangkan ‘orang panggilan’.
‘Orang panggilan’ tersebut ditugaskan oleh cakades untuk melakukan aksi ancaman pada warga yang tak mendukungnya. Mereka bukan asli warga daerah, melainkan warga daerah tetangga yang didatangkan ke desa tersebut.
Bahkan, menurut Deni, para orang suruhan ini juga akan melakukan tidak kriminal lain yang menimbulkan kegaduhan dan rusaknya kondusifitas pelaksanaan acara.
“Sangat berbahaya bagi warga, bahkan sangat memungkinkan akan terjadi pelemparan bondet dan sebagainya saat hari itu,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati LSM LIRA, Syamsuddin menambahkan, perlunya pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk lebih proaktif dan siap siaga dalam acara tersebut. Pihaknya juga akan menurunkan pasukannya untuk ikut menjaga dan memantau pelaksanaan pilkades di seluruh desa.
“Ada sekitar 653 anggota yang akan kami turunkan ke seluruh TPS (Tempat pemungutan suara, red) untuk memantau dan menjaga proses orkrestasi demokrasi warga desa itu,” tegasnya. (tim)
