Mojokerto,sekilasmedia.com-Gelaran pemilu 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya kurang 112 hari. Seluruh elemen lembaga penyelenggara pemilu dan stagholder terkait bahu membahu mensukseskan acara lima tahunan tersebut.
Seperti halnya yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto yang menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pwmilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto.
Acara yang digelar di Wisata Desa Bumi Mulyo Jati Mojopahit yang berlokasi di Desa Randugenengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ini, bertujuan untuk mewujudkan kondusifitas menjelang, saat dan setelah pemilihan umum 2024 digelar. Senin, (23/10/2023).
Semoga dengan adanya Rapat Kordinasi ini bisa mensukseskan pemilu 2024 dan semoga nanti kita dapat mendapatkan pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dan amanah dalam menjalankan tugasnya, Terang Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Joko Supangkat.
“Saya berharap netralitas TNI/Polri, ASN, Pemerintah Desa dan penyelenggara pemilu untuk bisa jujur dan adil. Menjaga kondisi stabilitas masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Hal tersebut untuk menekan potensi kerawanan yang dapat menganggu jalannya roda pemerintahan,” terang Joko Supangkat.
Ketua FKDM Kabupaten Mojokerto, Cipto Sutrisno, S.H. mengatakan, anggota FKDM itu berasal dari masyarakat. Semoga kedepannya FKDM Kabupaten Mojokerto lebih baik lagi.
“Kita akan tata kembali. Selama ini jika saya mungkin kurang berkoordinasi saya mohon maaf. Menjelang pemilu ini, FKDM harus makin solid,” harap Cipto.
Semua undangan sangat antusias mengikuti rapat koordinasi
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, S.H. menegaskan, pihaknya berharap gerakan pemilu 2024 nantinya bisa berjalan dengan aman dan kondusif
“Kampanye nanti akan digelar pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jadi hanya 75 hari ya masa kampanye tahun 2024 ini,” ungkap Dody.
Dody berharap pemilu tahun ini jangan sampai ada lagi kasus seperti mantan Kades Sampangagung pada pemilu yang lalu.
“Meskipun hanya divonis 2 bulan, yang namanya dipenjara itu ya tetap tidak enak,” tandas Dody.
Dody menambahkan, larangan tersebut berdasarkan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain pejabat negara pada pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
”Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” ujar Dody.
Ia menuturkan, potensi politik uang terus ada, karena beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek.
“Hal ini, memungkinkan pelaku politik uang bisa melakukan praktik politik uang sepanjang dirinya tidak masuk sebagai tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu,” jelas Dody.
Masih kata Dody, aturan soal politik uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.
“Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye. Hal itu sama juga mengatur larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi bagi pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta,” papar Dody.
Lebih lanjut dikatakannya, lalu apa yang harus dilakukan saat terjadi politik uang. Paling tidak ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelum melaporkan.
“Kuncinya ada di tiga kata, yakni cegah, awasi dan tindak. Ketika ada potensi politik uang maka ingatkan. Kalau tidak mempan, baru awasi dengan bukti video dan foto. Kemudian tindaklanjuti dengan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Tegas Dody
Sementara itu Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto Anis Andayani menambahkan, menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan pentingnya mencoblos pada pemilih yang apatis agar tidak golput.
“Jadilah pemilih yang cerdas. Lihatlah visi misi dan program calon pemimpin kita. Mari sukseskan pemilu 2024 dengan angka partisipasi yang tinggi. Stop kampanye hitam dan stop politik uang,” harap Anis Andayani. (Clara)
