Blitar, Sekilasmedia.com-DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Blitar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar tahun 2023. Ada sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan wakil rakyat melalui fraksi.
Sesuai dengan regulasi, ada empat fraksi yang menyampaikan catatan dan rekomendasi. Di antarannya F-PDI Perjuangam, F-PKB, F-PPP dan terakhir F-Indonesia Bersatu. Pelaksanaan paripurna yang digelar di gedung paripurna DPRD Kota Blitar berjalan tertib dan lancar.
“Paripurna ini adalah rangkaian setelah sebelumnya wali kota menyampaikan LKPJ. Kami sebagai dewan membentuk panitia khusus untuk menelaah LKPJ. Nah, pada agenda ini kamk menyampaikannya di forum resmi,” kata Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, Jumat (08/3/2024).
Dia mengatakan ada 11 indikator tujuan, tujuh di antaranya sudah terealisasi sementara empat belum terealisasi. Empat indikator yang belum tercapai di antaranya pengentasan kemiskinan hingga permasalahan pengangguran. “Tentunya indikator tujuan yang sudah tercapai dipertahankan sementara empat yang belum tercapai harus bisa dilaksanakan pada 2024 ini. Kami akan terus mengawasi karena ini kaitannya dengan program yang dijalankan,” katanya.
Sementara itu, anggota panitia khusus atau pansus LKPJ 2023, Dedik Hendarwanto mengatakan pihaknya sudah bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pansus melalui ketuanya Bayu Setyo Kuncoro menandaskan pada 2024 ini, beberapa rekomendasi dari dewan harapannya bisa terealisasi. Seperti memperkecil terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa. “Setiap tahun Silpa itu pasti ada. Ada silpa berarti perencanaan yang harus dimatangkan,” katanya.
Sementara itu empat fraksi pun menyerahkan catatan dan rekomendasi kepada eksekutif. Fraksi PDI Perjuangan melalui Bayu Setyo Kuncoro, F-PPP Nuhan Eko Wahyudi, F-Indonesia Bersatu Hardita Magdi dan terakhir F-PKB Abdul Sjakur. “Intinya kami juga minta eksekutif untuk koreksi dan inovasi,” tambahnya. (Adv/ddg)
