Blitar,Sekilasmedia.com-Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Hak atas pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya martabat manusia yang utuh.
Melalui pendidikan, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, memahami realitas sosial, serta berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Beberapa tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat marginal, anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk peserta didik dengan disabilitas. Secara nyata, hambatan ekonomi, keterbatasan fasilitas, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, hingga stigma sosial menjadi faktor yang menghalangi terpenuhinya hak atas pendidikan secara adil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan pendidikan sebagai hak dasar belum sepenuhnya diiringi dengan implementasi yang konsisten dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Peran negara menjadi sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengawasan terhadap praktik diskriminatif dalam sistem pendidikan.
Selain itu, pendidik juga memegang peran strategis sebagai pelaksana nilai-nilai keadilan dan inklusivitas di ruang kelas. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga agen perubahan yang memastikan setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Secara histori, kasus SDN tlogo adalah hasil merger dari tiga lembaga pendidikan yaitu SDN Tlogo 1, SDN Tlogo 2 dan SDN Tlogo 3 yang sama- sama dalam satu kawasan atau dalam satu lokasi bangunan. Disamping SDN Tlogo yang saat ini menjadi SDN Tlogo 2, tidak jauh dari tempat ini, terdapat 3 Lembaga pendidikan swasta yang jaraknya rata-rata hanya 1,5 sampai 2 km, yaitu Madrasah ibtidaiyah 1 Madrasah Ibtidaiyah 2 dan SD plus Pandanaran.
Dalam pantauan penulis 3 lembaga tersebut dari tahun ke tahun kuantitas siswa terus meningkat, justru SDN tlogo cenderung mengalami penurunan. Bisa dikatakan terjadi persaingan antara lembaga pendidikan negri dan lembaga pendidikan swasta.
Untuk itu tantangan nyata adalah sekolah harus merevitalisasi strategi agar memiliki keunggulan bersaing dan dapat menjamin kesesuaian tuntutan lingkungan eksternal dan persaingan dengan kekuatan internal yang dimiliki. Ketidakmampuan sekolah bersaing secara kualitas akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian kinerja dalam satuan pendidikan.
Sejak tahun 2008 Kecamatan Kanigoro telah ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar, dan porsi pembangunan daerah alokasi anggaran infrastruktur, baik infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan dan lebih dominan namun infrastruktur pendidikan seakan belum menjadi perhatian akhirnya rata-rata lembaga pendidikan negri di kecamatan Kanigoro mangalami penurunan kuantitas secara drastis, sehingga ada beberapa lembaga pendidikan dasar negri akhir harus di merger, seperti awal tahun 2026 adalah merger SDN 1 dan 2 satriyan.
Untuk itu mulai saat ini harusnya lembaga khususnya pihak lembaga pendidikan baik internal SDN tlogo 2 maupun Dinas pendidikan harus melakukan evaluasi komprehensif agar memiliki keunggulan, dan bisa survival bersaing dengan lembaga pendidikan swasta.
Sekolah yang memiliki keunggulan bersaing dilihat dari kualitas layanan, program, fasilitas, dan tenaga pengajar yang unggul (superior). Keunggulan bersaing tersebut dapat diciptakan melalui efisiensi, kualitas produk layanan, kreativitas dan inovasi.
Untuk itu sekolah wajib memiliki strategi yang tepat untuk bisa mengantarkan organisasi pada keberhasilan.
