Blitar, Sekilasmedia.com-Anggota Komisi VIII DPR RI, K.H. An’im Falachuddin atau Gus An’im menggelar Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2027 di Pondok Pesantren Salafiyah Darur Roja’, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Selasa (28/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti calon jemaah haji, tokoh agama, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji sejak dini.
Sosialisasi ini juga menghadirkan perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan regulasi terbaru terkait penyelenggaraan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai sistem dan mekanisme haji yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Gus An’im menegaskan bahwa persiapan haji tidak cukup hanya berfokus pada aspek administrasi maupun kesehatan calon jemaah. Menurutnya, perkembangan kondisi global, khususnya di kawasan Timur Tengah, juga perlu menjadi perhatian dalam merancang penyelenggaraan haji yang aman dan lancar.
Ia menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi jauh sebelum musim haji dimaksudkan agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai persiapan. Selain itu, pemerintah melalui kementerian terkait juga dapat menyampaikan berbagai penyesuaian kebijakan apabila terdapat aturan baru.
“Persiapan harus dilakukan sejak sekarang supaya penyelenggaraan haji ke depan semakin baik. Kementerian juga akan terus memberikan informasi apabila ada regulasi maupun kebijakan terbaru,” ujar Gus An’im.
Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung dinamika geopolitik yang sempat terjadi di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa faktor keamanan internasional dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Gus An’im mengapresiasi situasi pada musim haji sebelumnya yang tetap berlangsung aman meski sempat muncul ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ia bersyukur eskalasi konflik tidak meluas hingga berdampak terhadap Arab Saudi sebagai lokasi pelaksanaan ibadah haji.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Berbagai potensi konflik di kawasan, termasuk yang melibatkan kelompok Houthi di Yaman, dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah antisipasi untuk musim haji mendatang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah skenario darurat sebagai bentuk mitigasi apabila terjadi perubahan situasi internasional yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji.
“Pemerintah harus memiliki beberapa alternatif perencanaan. Jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kondisi geopolitik, pelaksanaan ibadah haji tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman bagi seluruh jemaah,” tegasnya.
Selain membahas aspek keamanan, Gus An’im juga berharap Indonesia dapat memperoleh tambahan kuota haji pada masa mendatang. Menurutnya, peluang tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kapasitas layanan dan daya tampung jemaah dari berbagai negara.
Ia optimistis apabila fasilitas dan infrastruktur penyelenggaraan haji di Arab Saudi terus berkembang, maka kesempatan Indonesia memperoleh tambahan kuota akan semakin terbuka. ddg
