Malang,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dalam menyiapkan potensi sumber daya nasional yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, saat mewakili Bupati Malang dalam kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Ruang Anusapati, Jalan Merdeka Timur Nomor 3, Malang, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan RI, Brigjen TNI Wirawan, S.Sos., M.Sos., CGRA, bersama jajaran tim.
Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya Komandan Lanal Malang, Kepala Dinas Logistik Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, kepala perangkat daerah, Camat Karangploso, perwakilan Perum Bulog Kantor Cabang Malang, serta pimpinan PT Sapta Inti Perkasa.
Dalam sambutannya, Lathifah menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, kesiapsiagaan pertahanan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama. Sumber daya manusia, alam, buatan, serta sarana dan prasarana nasional perlu ditata dan dipersiapkan secara terencana agar sewaktu-waktu dapat didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lathifah menyebut Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk mendukung kesiapan nasional. Dengan wilayah yang luas, terdiri dari 33 kecamatan, 378 desa, dan 12 kelurahan, daerah tersebut memiliki sumber daya yang perlu dipetakan dan dikelola secara sistematis.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan optimal dalam proses pendataan, pemetaan, hingga inventarisasi berbagai potensi yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Kebijakan pertahanan yang baik membutuhkan data yang baik. Tanpa data yang akurat, perencanaan akan sulit dilakukan secara tepat dan sinergi antarinstansi tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menekankan, inventarisasi sumber daya tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif. Data yang terkumpul harus memiliki nilai strategis dan dapat digunakan sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan serta langkah konkret.
“Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada tahap inventarisasi, tetapi dapat menghasilkan langkah-langkah nyata dalam membangun sistem penataan sumber daya nasional yang semakin terintegrasi,” lanjutnya.
Melalui asistensi bersama Kemenhan RI tersebut, Pemkab Malang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk mendukung sistem pertahanan negara.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kabupaten Malang memperkuat kesiapsiagaan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemanfaatan sumber daya secara terencana, terintegrasi, dan bertanggung jawab.
