Malang,Sekilasmedia.com-Kualitas perencanaan dan efektivitas belanja menjadi sorotan utama pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna Senin (21/9), sejumlah fraksi menegaskan anggaran harus dikelola secara transparan, terukur, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Seperti halnya Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Ike, menyoroti ruang fiskal yang terbatas. Pemerintah didorong memperkuat kemandirian lewat optimalisasi PAD, pengawasan ketat anggaran, serta pengamanan aset daerah.
Di sektor pendidikan dengan alokasi Rp616,83 miliar, PKB meminta pemerataan kualitas, peningkatan sarana, dan perhatian khusus bagi tenaga pendidik swasta.
“Kami mengusulkan pemberian insentif minimal Rp500 ribu per bulan bagi guru Raudhatul Athfal dan Madrasah Tsanawiyah swasta di Kota Malang,” kata Ike.
Sementara Fraksi PKS lewat Akhdiyat Syabril Ulum mencatat proyeksi pendapatan naik 4,05 persen atau sekitar Rp92 miliar dibanding APBD Perubahan 2026. Kenaikan itu harus disokong strategi konkret: intensifikasi pajak, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi BUMD dan aset daerah.
PKS juga menyoroti persoalan perkotaan yang butuh perhatian: penguatan UMKM, pengelolaan sampah TPA Supit Urang, penanganan banjir lewat drainase terintegrasi dan embung, pengurangan kemiskinan-pengangguran, hingga transportasi publik yang terhubung baik.
Fraksi Gerindra melalui Danny Agung Prasetyo menyampaikan 11 catatan strategis. Mulai dari evaluasi pendapatan, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, hingga pengawasan ketat Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pemanfaatan SiLPA agar perencanaan lebih presisi.
Layanan dasar tetap prioritas: pendidikan, kesehatan, parkir digital, pengelolaan sampah berteknologi, vokasi dan industri kreatif, serta akses permodalan UMKM.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengonfirmasi adanya potensi tambahan ruang anggaran sekitar Rp50 miliar yang masih dalam proses verifikasi. Dana ini tidak dibagi rata ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Diarahkan ke OPD dan wilayah yang programnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, visi misi, RPJMD, termasuk kecamatan yang sebelumnya mengalami pemotongan anggaran,” kata Wahyu Hidayat.
Rincian alokasi baru ditetapkan setelah seluruh data pendapatan terakumulasi, dengan turut mempertimbangkan usulan dari fraksi-fraksi.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang kini tercatat 5,97 persen, turun dari 6,10 persen. Pada 2027 ditargetkan mencapai maksimal 5,6 persen, lebih rendah dari capaian 2025 sebesar 5,69 persen.
Penurunan ditempuh lewat kombinasi: masuknya investasi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, serta penguatan sektor informal dan ekonomi kreatif — termasuk 17 subsektor potensial kota kreatif.
“Banyak pekerja di sektor informal dan ekonomi kreatif yang belum terdata secara optimal. Dengan pendataan yang lebih lengkap, kami optimis capaian bisa melampaui target pusat,” jelas Wahyu Hidayat.
Masukan dari DPRD kini menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang sebelum rancangan APBD 2027 ditetapkan. Fokus utama: penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, penciptaan kesempatan kerja, dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
