Probolinggo,Sekilasmedia.com-Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin saat menjadi narasumber Kuliah Umum Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) Universitas Terbuka (UT), Sabtu (19/9).
Kuliah umum yang digelar secara daring tersebut diikuti Aminuddin dari Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo. Sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo turut mengikuti agenda tersebut.
Forum akademik itu mengangkat tema *“Transformasi Manajemen Publik: Sinergi Akademik dan Praktik Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan”*. Sementara subtema yang dibahas yakni *“Pemerintahan Berkelanjutan (Sustainable Governance) melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi Publik.”*
Pembahasan tidak hanya berfokus pada konsep administrasi publik. Pengalaman Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan program pembangunan dan melakukan transformasi tata kelola menjadi bagian penting yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut.
Rektor Universitas Terbuka Ali Muktiyanto mengatakan, keterkaitan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan perlu terus diperkuat. Menurutnya, teori yang dipelajari di bangku perkuliahan akan memiliki nilai lebih ketika dapat diuji dan diterapkan dalam kondisi pemerintahan yang sebenarnya.
“Dunia praktik dapat memvalidasi teori. Apa yang dipelajari kemudian diterapkan dalam dunia nyata,” kata Ali dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, perkembangan paradigma *new public management* turut menuntut birokrasi untuk bekerja secara lebih sederhana, reliabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kehadiran kepala daerah sebagai praktisi pemerintahan dalam forum akademik, lanjutnya, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana kebijakan, inovasi dan strategi pembangunan diterapkan di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Aminuddin memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Probolinggo. Materi mencakup tata kelola pemerintahan, program pembangunan serta berbagai upaya yang diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah perubahan pola kerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Bagi Aminuddin, digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan layanan atau proses administrasi ke sistem elektronik.
“Transformasi digital bukan sekadar mengubah sistem menjadi digital, tetapi bagaimana teknologi dapat memperkuat sistem pemerintahan sehingga proses pembangunan menjadi lebih cepat, terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemanfaatan sistem digital, menurut Aminuddin, juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian program secara lebih cepat. Data yang tersedia dapat digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah harus mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, proses pemantauan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan tidak hanya bergantung pada evaluasi di akhir pelaksanaan program.
Pemaparan Wali Kota Probolinggo itu mendapat perhatian dari mahasiswa MIAP Universitas Terbuka. Dalam sesi diskusi, sejumlah pertanyaan diarahkan pada pengalaman Pemkot Probolinggo dalam menjalankan pembangunan, menghadapi perubahan serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bagi mahasiswa, pengalaman pemerintah daerah menjadi gambaran konkret mengenai penerapan konsep administrasi publik yang selama ini dipelajari secara akademik. Diskusi tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kebijakan harus menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Setelah mengikuti kuliah umum, Aminuddin bersama jajaran pejabat dan kepala OPD melanjutkan agenda internal melalui paparan dashboard pimpinan. Forum tersebut membahas arah pembangunan Kota Probolinggo dalam kerangka perencanaan jangka panjang hingga 2045.
Dalam pembahasan itu, penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan agar semakin bertumpu pada data. Pemerintah daerah perlu melihat rekam capaian pembangunan pada periode sebelumnya, kondisi terkini serta proyeksi kebutuhan dan target yang hendak dicapai pada masa mendatang.
Menurut Aminuddin, pola tersebut diperlukan agar perencanaan tidak berhenti pada penyusunan target, tetapi juga mampu menggambarkan perkembangan pembangunan secara menyeluruh.
“Ke depan, perencanaan pembangunan harus semakin berbasis data. Kita melihat capaian dari tahun-tahun sebelumnya, kondisi saat ini, kemudian memproyeksikan kebutuhan dan target pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi sistem dan digitalisasi dapat mendukung proses tersebut. Pemerintah dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk mempercepat pengendalian, evaluasi serta pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Dengan pola kerja berbasis data, setiap perkembangan program diharapkan dapat diketahui secara lebih cepat. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan maupun melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang dijalankan.
Aminuddin menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus tetap diarahkan pada tujuan utama pemerintahan, yakni menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, pembangunan Kota Probolinggo ke depan diarahkan untuk terus memperkuat berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. Digitalisasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan tersebut.
“Kota Probolinggo harus terus maju, infrastrukturnya semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas dan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga pembangunan benar-benar bermuara pada keadilan sosial, khususnya bagi warga Kota Probolinggo,” pungkas Aminuddin.
