Palembang,Sekilasmedia.com-Sebanyak 23 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang resmi mengemban amanah baru setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota Palembang, H. Ratu Dewa. Pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Walikota palembang bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Jl. Tasik. Jumat (30/10/2026)
Ini mencakup posisi strategis dari unsur Eselon II, Eselon III, hingga Jabatan Fungsional, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama seperti Inspektur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Kebudayaan, serta dua orang Camat.
Dalam arahannya, Walikota Ratu Dewa menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan penyerahan tanggung jawab moral dan administratif yang harus dijawab dengan kinerja nyata. Ia secara tegas meminta para pejabat baru untuk mengubah pola pikir kerja, di mana indikator keberhasilan tidak lagi dinilai dari frekuensi rapat atau banyaknya dokumentasi kegiatan, melainkan dampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Jabatan bukan kehormatan untuk dipamerkan, tetapi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Rakyat tidak menilai kita dari jumlah rapat, banner, atau foto kegiatan, tetapi dari apakah layanan menjadi lebih cepat, kota lebih tertib, budaya lebih hidup, dan kehidupan warga lebih baik,” tegas Ratu Dewa.
Walikota juga menyoroti penggunaan media sosial oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia melarang akun resmi pemerintah berfungsi sebagai “galeri foto pribadi” atau tempat memajang swafoto pegawai. Sebaliknya, media sosial harus menjadi ruang publik untuk melaporkan capaian kerja yang terukur. “Publik tidak butuh tahu siapa yang paling banyak berfoto, publik butuh tahu apa yang telah diselesaikan untuk mereka,” ujarnya, sambil mewajibkan setiap unggahan memuat data jelas, foto relevan, dan informasi manfaat bagi masyarakat.
“Sebagai bahan evaluasi, Ratu Dewa menyinggung polemik penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Yayasan IGM yang sempat viral. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang substansinya benar dapat menimbulkan kontroversi jika tanpa didukung kajian komprehensif, data akurat, dan komunikasi publik yang matang. Saya tidak akan melindungi pejabat yang lalai, dan saya juga tidak akan membiarkan pegawai yang jujur dibiarkan tanpa dukungan,” tambahnya.
Instruksi teknis juga diberikan kepada beberapa kepala dinas kunci. Inspektorat diminta memperkuat pengawasan internal terkait keuangan dan aset; Disdukcapil didorong aktif dalam edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting.
Dinas Kebudayaan diharapkan menjadikan sejarah Palembang sebagai motor ekonomi pariwisata, serta Camat sebagai ujung tombak pemerintahan diminta proaktif menangani isu dasar seperti banjir dan sampah sebelum masalah tersebut menjadi viral Tegas Ratu.
Salah satu pejabat baru yang dilantik, Muhammad Eriardi, S.IP., M.M., yang kini menjabat sebagai Camat Sematang Borang menggantikan posisinya sebelumnya di Kecamatan Sukarami, menyatakan kesiapannya menghadapi tantangan besar di wilayah barunya. Dengan pengalaman hampir lima tahun di Sukarami, Eriardi fokus pada antisipasi musim hujan ekstrem yang diprediksi BMKG.
“Tantangan ke depan besar, terutama masalah sampah dan banjir. Kami sudah mulai membersihkan saluran air sejak jauh-jauh hari agar aliran air lancar. Namun, ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Eriardi. Ia berkomitmen untuk turun ke lapangan dan dekat dengan warga guna mencegah kekecewaan publik.
“Acara ditutup dengan komitmen Walikota Ratu Dewa untuk mendampingi aparatur yang bekerja dengan integritas, namun siap memberikan teguran keras bagi mereka yang lalai terhadap kepercayaan rakyat demi mewujudkan Palembang yang tertib, berdaya saing, dan berbudaya.
