Gresik,Sekilasmedia.com – Aktivitas perluasan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, menuai protes petani tambak di wilayah Mengare, Kecamatan Bungah. Pengurukan susur Sungai Alangan yang diduga menutup akses aliran air ke sejumlah tambak produktif membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air hingga terpaksa melakukan panen dini. Bahkan, sejumlah ikan budidaya dilaporkan mati.
Protes tersebut diwujudkan dengan pemasangan banner berisi tuntutan kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola kawasan JIIPE. Banner dipasang di tepi jalan desa, tidak jauh dari akses menuju lokasi tambak yang terdampak pengurukan, Minggu (1/11/2026).
Persoalan ini mencuat karena sejumlah bidang tambak yang masih disewa dan dimanfaatkan warga disebut belum dibeli oleh pihak pengembang. Namun, aktivitas pengurukan di sekitar lokasi diduga telah menutup susur sungai yang selama ini menjadi jalur keluar-masuk air tambak.
Akibatnya, aktivitas budidaya ikan terganggu. Petani mengaku mengalami kerugian karena pasokan air terhambat, sementara ikan yang dipelihara terancam mati akibat kondisi tambak yang tidak lagi mendapatkan sirkulasi air secara normal.
Kepala Desa Watuagung, M. Rozi, pada Selasa (3/11/2026) saat ditemui di balai desa setempat mengatakan, tuntutan warga sebenarnya tidak banyak. Mereka hanya meminta agar aliran sungai yang menuju tambak milik warga yang belum dibeli JIIPE tetap difungsikan.
” Keluhan warga tidak banyak. Untuk tambak yang belum dibeli JIIPE dan masih disewa warga Mengare, seyogianya sungainya diaktifkan agar air bisa keluar masuk ke tambak. Kalau tidak, ikan yang sudah dibudidayakan bisa mati semua,” ujarnya.
Selain meminta normalisasi aliran air, pihak pemilik lahan tambak juga berharap adanya penyelesaian berupa ganti rugi apabila tambak tidak lagi bisa difungsikan akibat aktivitas pengurukan tersebut.
Senada, perangkat Desa Watuagung, Saifudin, menjelaskan bahwa persoalan mulai dirasakan warga sejak musim kemarau lalu. Saat itu, petani tambak mengalami kesulitan mendapatkan air, bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas pengurukan yang menyebabkan susur sungai tertutup.
Menurutnya, warga dari Desa Watuagung maupun Desa Kramat telah mengadukan dampak aktivitas tersebut kepada pemerintah desa. Mereka mempertanyakan pengurukan di sekitar tambak yang menurut keterangan warga masih belum dibeli oleh PT BKMS.
Kasun Mentani I menegaskan, keluhan petani tambak telah disampaikan kepada Pemerintah Desa Watuagung. Pemasangan banner menjadi bentuk protes warga karena hingga kini mereka mengaku belum mendapatkan penyelesaian.
” Selama ini pihak PT BKMS belum menemui warga petani tambak Mengare untuk mediasi,” terangnya, Selasa (3/11/2026).
Dari informasi yang didapatkan di lapangan, bahwa salah satu penyewa tambak yang mengaku terdampak, Abdul Malik, warga Watuagung, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut menyewa tiga bidang tambak dengan nilai sewa setara 200 lain ikan. Namun, sejak susur sungai tertutup material urukan berupa limestone, air tidak lagi bisa masuk ke tambaknya secara normal.
” Saya tidak masalah kalau tambak itu sudah terjual dan diuruk. Namun, tambak ini belum terjual. Saya menyewa tiga bidang tambak, dan saat ini airnya tidak bisa masuk karena susur sungai diuruk pengembang JIIPE. Akibatnya, kami melakukan panen dini dan banyak ikan yang mati,” tegas Abdul Malik.
Ia juga mengaku sebelumnya pernah mengikuti proses mediasi yang disebut melibatkan seseorang bernama Yudi. Saat itu, keluhan warga dijanjikan akan disampaikan kepada pihak terkait. Namun, menurut Abdul Malik, hingga sekarang belum ada tindak lanjut yang memberikan kepastian penyelesaian.
JIIPE Akan Koordinasi dan Telaah Kondisi Lapangan
Sementara itu, upaya konfirmasi dilakukan jurnalis Sekilasmedia.com dengan mendatangi kantor PT BKMS di dalam kawasan JIIPE. Namun, pihak resepsionis menyampaikan bahwa bagian humas perusahaan sedang mengikuti rapat sehingga belum dapat memberikan keterangan secara langsung.
Resepsionis kemudian memberikan kontak tim media center untuk menindaklanjuti permintaan konfirmasi.
Melalui pesan WhatsApp, Yudi Darjanto selaku Comdev Manager PT BKMS menyampaikan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait keberlangsungan aktivitas dan mata pencaharian warga sekitar kawasan.
” JIIPE senantiasa berkomitmen menjalankan kegiatan pengembangan kawasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar,” tulis Yudi.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelaah kondisi di lapangan, termasuk aspek teknis yang relevan dengan persoalan tersebut.
” Kami terbuka terhadap komunikasi yang konstruktif guna mencari pemahaman bersama dan langkah penanganan yang tepat berdasarkan hasil penelaahan tersebut,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons awal pihak pengelola kawasan atas keluhan petani tambak. Namun, warga masih membutuhkan langkah konkret, terutama kepastian pemulihan akses aliran air menuju tambak yang belum dibeli maupun penyelesaian atas kerugian yang mereka klaim telah dialami.
Kini, persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut di lapangan. Jangan sampai aktivitas perluasan kawasan industri justru mengorbankan keberlangsungan usaha petani tambak yang lahannya masih produktif dan masih menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Warga berharap PT BKMS segera membuka ruang mediasi dan memberikan kepastian penyelesaian, agar persoalan akses air tambak maupun tuntutan ganti rugi tidak berlarut-larut.
